PEKANBARU- Berbagai materi yang terkait mulai dari moratorium perizinan, kebijakan B20, sertifikasi  Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hingga isu-isu ketenaga-kerjaan di perkebunan kelapa sawit akan menjadi pembahasan dalam seminar kelapa sawit forum Andalas yang akan dilaksanakan, Kamis dan Jumat, 21-22 Desember di Radisson Golf dan Convention Center Batam, Kepulauan Riau

Forum Andalas dibentuk dan disepakati Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) di Pulau Sumatera, mulai dari GAPKI Cabang Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Salah satu tujuan pembentukan forum dengan Ketua R. Wisnu O. Suharto yang dikukuhkan 28 Agustus 2018 adalah untuk memajukan dan mengembangkan industri sawit sebagai pilar pembangunan nasional melalui kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan dan pameran.

Secara detail berikut materi-materi yang dibahas dalam seminar ini, dintaranya Kebijakan Moratorium Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kebijakan B20 Dampaknya terhadap Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Kemudian Kebijakan BPDPKS dalam Mendorong Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi Petani Independen dan Peran Pekebunan dalam Mendorong Sawit Berkelanjutan dan Strategi Pencapaian Sertifikasi Sustainable Palm Oil untuk meningkatkan keunggulan komparatif  Industri Kelapa Sawit dan Nilai Tambah Produk CPO Bersertifikat Sustainable Palm Oil.

Selanjutnya ada juga Isu-isu Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit dan Cara Penyelesaiannya dan Pandangan Serikat Pekerja terhadap Isu-Isu Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit. Selanjutnya Manajemen risiko dalam menghadapi kondisi perubahan iklim tahun 2019 pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.

Ada juga materi tentang teknologi pemupukkan yang efektif dan efisien di Perkebunan Kelapa Sawit ramah lingkungan di lahan suboptimal. Materi lain yang juga dibahas adalah Teknologi pengendalian Gulma yang efektif, efisien dan ramah lingkungan di Perkebunan Kelapa Sawit.

Panitia juga memberikan materi tentang petunjuk dan tata cara perubahan izin lingkungan serta pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi terwujudnya penaatan dan penegakan hukum lingkungan. Ditambah juga temtang teknologi pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit melalui pemanfaatan Gas Metan.

Terakhir ada soal pengelolaan nilai konservasi tinggi di Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Ecological Services Provided to Oil Palm Plantation.

Pada materi di atas akan hadir narasumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komite Ekonomi  Industri Nasional, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Serikat Pekerja (KSBSI), Peneliti/Pakar dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Perkebunan, Lembaga Sertifikasi, dan Praktisi Perkebunan.bayu