JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, untuk memproduksi untuk menerapkan penyaluran biodiesel murni (B100) dengan produk green diesel dan green gasoline, Pertamina membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan menerapkan kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) minyak sawit.

"Ini kami memerlukan support dari pemerintah terkait dengan DMO dari palm oilnya," kata Nicke di Jakarta.

Menurut Nicke, dengan adanya kebijakan DMO Pertamina mendapat jaminan pasokan minyak sawit, selain itu juga mendapat keistimewaan dari sisi harga dengan ditetapkannya harga patokan terendah dan tertinggi. Hal ini seperti kebijakan DMO pada batubara untuk sektor kelistrikan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah menerapkan DMO volume harga dalam range batas bawah batas atas, men-secure jangka panjang. Batas bawah menjamin keberlangsungan usaha produsen, karena angka cost production ditambah margin dan selling price menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina, sehingga disesuaikan harga pasar. Ini yang kami usulkan," paparnya.

Selain kedua keringanan tersebut, Pertamina juga menginginkan adanya pembebasan Pajak pertambahan nilai (PPN) untuk Fatty Acid Methyl Ester/FAME sebagai produk hasil olahan minyak sawit.

"Jangan sampai nanti kan kalau sekarang dari CPO diproses menjadi FAME tentu ada PPN. nanti dari FAME diproses kena lagi," tandasnya. (*)