PEKANBARU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Rabu (5/9) menggelar sosialiasi dan klinik Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Hotel Pangeran Jalan  Pekanbaru.

Sosialisasi dan Klinik ISPO ini di hadiroleh Kompartemen Sertifikasi ISPO Gapki Pusat Ismu Zulfikar, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Riau, Ferry HC, Wakil Ketua Gapki Riau Lichwan Hartono beserta pengurus Gapki Riau dan juga para undangan baik anggota Gapki maupun bukan anggota Gapki.

Wakil Ketua Gapki Riau Lichwan Hartono mengatakan, sosialisasi dan klinik ISPO ini merupakan bagian dari perwujudan visi Gapki untuk mewujudkan industri sawit nasional berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan.

"Selain itu salah satu misi Gapki yaitu mendorong anggota untuk melaksanakan tata kelola industri sawit berkelanjutan," kata dia.

Kemudian juga membantu percepatan sertifikasi ISPO perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau. "Sertifikasi ISPO memiliki empat tujuan utama yaitu mendorong usaha perkebunan untuk mentaati peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan, melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional," ujar Hartono.

Saat ini tambahnya, ada sekitar 68 perusahaan yang sudah bergabung dengan Gapki Riau dari 400 perusahaan. "Dari 68 itu yang sudah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat ISPO sebanyak 67  persen.dan sisanya masih dalam proses pengurusan," ucap Hartono.

Kompartemen Sertifikasi ISPO Gapki Pusat Ismu Zulfikar menyampaikan saat ini total penerima ISPO di Indonesia sebanyak 566 perusahaan dan sekitat 502 perusahaan adalah anggota Gapki.

"Jadi ada sekitar 67 persen lagi perusahaan yang belum menerima sertifikat ISPO," ujar Ismu.

Makanya untuk percepatan kata Ismu dilakukan sosialisasi dan klinik ISPO. "Jadi tujuan sosialisasi dan klinik ISPO ini kita lakukan untuk membantu perusahaan menerima sertifikat ISPO," ucap Ismu.

Saat ini kendala yang dialami perusahaan untuk menerima sertifikat ISPO adalah terkait masalah izin lahan dan juga HGU yang berbenturan dengan Kawasan Hutan. "Untuk itulah kita harapkan tahun 2020 nanti seluruh perusahaan sawit di Indonesia sudah memiliki sertifikat ISPO," ungkap Ismu.

Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Riau, Ferry HC, yang membuka sosialisasi dan klinik ISPO menyampaikan kegiatan ini tentunya sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi perusahaan sawit. "Apalagi kegiatan ini diikuti 97 perusahaan dan 70 diantaranya sudah bergabung dengan Gapki Riau," ujar Ferry.

Oleh karena itu Ferry berharap dalam pengurusan sertifikat ISPO regulasinya jangan terlalu bersifat administratif, karena itu bisa mempersulit perusahaan mengurusnya. "Kemudian audiotornya betul-betul orang yang kenal dengan sawit," ucap Ferry.

Apalagi saat ini tambah Ferry Sawit termasuk penggerak ekonomi Indonesia, karena Sawit adalah Indonesia dan Indonesia adalah sawit.(lin)