PEKANBARU – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Riau, Sabtu (10/5/2025). Ia menyebutkan pentingnya peran Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan secara nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konsolidasi Pengendalian Kebakaran Lahan yang digelar di SKA Co-Ex, Sabtu (10/5/2025).
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mencek kesiapan brigade anti Karhutla di PT Kurnia Tirta Utama (KTU) di Koto Gasib Siak, Sabtu (10/5/2025).
Menteri mengingatkan sebagai sentra perkebunan kelapa sawit posisinya menjadi strategis dalam hal pengendalaian karhutla di Indonesia. “Riau ini sangat penting sebagai indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Jika Riau bisa dikendalikan, maka insya Allah provinsi lain juga relatif bisa kita tangani,” ujar Hanif di hadapan peserta konsolidasi.
Hadir pada kesempatan itu Sekjen Gapki Pusat M Hadi Sugeng, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kadisbun Riau Ir Syahrial Abdi, Kadis LHK Riau, Mamun Murod, Kadis LHK Pemprov Sumbar, Tasliatul Fuaddi, S.Hut, M.H, Ketua Gapki Riau, Lichwan Hartono, Ketua Gapki Sumbar Bambang Wiguritno dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Menteri menyebutkan, hingga saat ini luas lahan terbakar di Provinsi Riau telah mencapai sekitar 600 hektare, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia pada periode Januari hingga April 2025.
“Ini perlu penanganan cepat dan terkoordinasi. Karena dari sisi luas, Riau memiliki sekitar 8 juta hektare lahan, dan separuhnya merupakan area perkebunan sawit yang sangat rentan terbakar,” jelasnya.
Hanif menjelaskan bahwa kehadirannya di Riau bukan semata simbolik, namun sebagai bentuk koordinasi dan sinkronisasi antarpihak dalam menghadapi musim kemarau yang rawan kebakaran. Ia juga menyebutkan sebelumnya Menko dan Kapolri juga telah melakukan kunjungan serupa.
“Kita ingin mengecek langsung kesiapan semua lini, baik dari sumber daya manusia, organisasi, maupun tata laksana. Ini termasuk peran aktif masyarakat, perusahaan, dan Gapki tentunya” ujar Meneg LH .
Menurutnya, Karhutla masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia, terlebih di lahan gambut seperti di Riau yang menghasilkan emisi CO? setara dalam jumlah besar saat terbakar. Meski demikian, Hanif mengapresiasi upaya bersama yang telah menekan jumlah kejadian Karhutla secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tahun lalu, Kalimantan Selatan menempati posisi pertama. Namun untuk tahun ini hingga April, Riau yang tertinggi. Maka kunjungan lapangan akan kita intensifkan untuk memastikan kesiapan semua pihak,” tegasnya.
Pemerintah pusat, menurut Hanif, akan terus menggiatkan instrumen pengawasan dan pendekatan hukum terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan. “Ini penting sebagai langkah pencegahan jangka panjang,” ujarnya. Menteri meminta Gubri Abdul Wahid untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan konsolidasi aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak awal ia sudah berupaya agar Riau tetap waspada dan mengantisipasi titik api. “Sejak awal lagi saya sudah melakukan aktivitas siaga karhutla, sebuah inisiatif Pemprov Riau dengan spirit lebih baik mencegah daripada memadamkan karhutla karena biayanya juga lebih murah,” ujar Gubri.
Pemprov Riau, lanjutnya, juga telah bekerjasama dengan BMKG dan BPBD melakukan semai hujan atau tabur garam diawan khususnya dibawah lahan-lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran. Apalagi, lanjutnya, di Provinsi Riau 60% lahannya gambut. “Mudah terbakar tapi sulit memadamkan,” ujarnya.
Gubri juga menyebut peran Gapki penting karena dengan teroganisir maka upaya pencegahan karhutla lebih efektif dan efisen. Sementara itu Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapki) Pusat M Hadi Sugeng merespon positif apresiasi itu. Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa Anggota GAPKI sebanyak 752 Perusahaan (15 propinsi dgn luasan 3,7 jt ha), memiliki area rawan kebakaran di 8 provinsi : Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.
Oleh karena itu Gapki Pusat telah menyurati semua cabang agar bersiap menghadapi kemarau yang berpotensi memicu Karhutla. Beberapa antisipasi yang dilakukan antara lain penyediaan sumber-sumber air di lokasi kebun yang high risk diantaranya dengan cara:
1. Pengaturan Water Level secara konstan dengan Kanal Blocking (Oveflow Blok)
2. Pembuatan Embung/Sumur Retensi
3. Pembuatan Greenbelt (Water Belting)
4. Pembuatan Long Storage
5. Pembuatan Kantong Air/ Rorak Air
Selain itu Gapki juga mempersiapkan sarana prasarana dan sosialisasi antisipasi karhutla secara internal maupun pada masyarakat sekitar dengan membentuk masyarakat peduli api. Secara internal Gapki selalu menyiagakan Brigade anti Karhutla dengan peralatan standar pemadam yang mendukung.(fiz)
