BATAM-Sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar mulai dari minyak mentah kelapa sawit atai crude palm oil (CPO) dan turunannya, semestinya Indonesia harus mampu mengendalikan pasar sawit dunia. Namun, mencapai tujuan ini tentu bukanlah langkah yang mudah, banyak hal yang harus dipenuhi. 

"Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan pak Joko, (Joko Supriyono, Ketua Gapki, red) tentang daya saing. Kita harus punya peran dan kemampuan mengendalikan pasar. Jika melihat produksi sawit yang Indonesia miliki, namun tentu untuk mengendalikan pasar, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Disinilah pemerintah mendorog regulasi-regulasi mewujudkan hal ini," ujar Wilistra Danni, Koordinator Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Perekonomian dalam acara Andalas Forum di Hall, Radisson Golf and Convention Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 21 Februari 2019. 

Ada sembilan kebijakan pemerintah terhadap sawit, ungkap Wilistra Danni. Diantaranya, Inpres Nomor 8 tahun 2018 atau yang disebut juga dengan Inpres Moratorium. "Setiap kelapa sawit yang tumbuh berada di lahan dengan legalitas yang jelas dan tentu saja dibarengi dengan tata kelola dan kepastian hukum bagi siapa yang berusaha diatasnya," sebut Wilistra Danni. 

Regulasi lainnya adalah mempercepat program  peremajaan sawit rakyat, atau PSR. "Ini adalah upaya peningkatan produksi kelapa sawit, tanpa harus menambah luas kelapa lahan perkebunan kelapa sawit. Ada tiga pelaku utama dalam perkebunan kelapa sawit, perusahaan swasta, negara dan petani. Dan petani sendiri sudah 40 persen dari total luas lahan sawit yang ada. Dengan PSD-lah, ditingkatkan produkai sawit mereka kedepan hingga dua kali lipat," ungkapnya. 

Tuduhan dunia Internasional yang menyebut sawit Indonesia berasal dari kawasan hutan yang di deforestasi, karena laporan NGO-NGO internasional, dikatakan Wilistra dilawan negara dengan cara penerapan pencegahan karhutla. 

"Selama ini sawit dituding sebagai penyebab dari kebakaran hutan dan lahan, dan pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan karhutla. Dan ternyata apa yang ditudingkan, sawit yang menjadi penyebab tidaklah benar," ungkap Wilistra Danni. 

Dikatakam Wilistra, Kemenko Perekonomian menyambut baik perhelatan Andalas Forum ini. Dan tema yang diangkat dalam seminar forum andalas ini, sangat tepat sekali dan sangat relevan. (rdh)