PEKANBARU -  Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI) program kerjasama United Nations for Development Programme (UNDP) dengan Kementerian Pertanian bersama Lembaga Pelatihan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru, 30 Juni-3 Juni 2022.

Direktur Utama PT SIB Andi Yusuf Akbar kepada wartawan, Senin (30/05/22)  menjelaskan, kegiatan pelatihan pendamping petani dan koperasi ini bertujuan untuk membantu petani dan koperasi mendapatkan sertifikat ISPO, sekaligus mensosialisasikan ISPO sebagai standar produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara tujuan ekspor terhadap kredibilitas platform (ISPO) ini yang  telah mengakomodir berbagai isu (terutama lingkungan dan sosial) serta menyesuaikan dengan standar sertifikasi internasional (baik sistem, prinsip maupun kriteria)," kata Andi Yusuf saat pembukaan acara Pelatihan Pendamping Sertifikasi ISPO dan Sistem Kendali Internal (Internal Control System) untuk Petani Sawit Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin, 30/5/2022.

Diharapkan para peserta akan mentransfer ilmu dan pengetahuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pendamping, sehingga mampu memenuhi persyaratan yang diamanatkan Permentan No 38 Tahun 2020.

Menurut Andi Yusuf, sektor pertanian sebagai salah satu sektor dengan pangsa terbesar dan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

"Sektor pertanian yang di dalamnya terdapat komoditas kelapa sawit turut berkontribusi dalam pemulihan perekonomian nasional," kata Andi Yusuf.

Dengan pangsa pasar lebih dari 58% kebutuhan minyak sawit dunia, Indonesia menjadi salah satu benchmark dalam bisnis komoditas ini.

Masyarakat global juga menaruh banyak perhatian, terutama mengenai keberlanjutan produksi komoditas kelapa sawit, terutama yang terkait dengan isu lingkungan dan perusakan hutan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa kelapa sawit di Indonesia telah memenuhi konsep keberlanjutan sesuai dengan SDGs, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk membangun ekonomi yang lebih hijau yang mendorong pertumbuhan, pemerataan, peningkatan mata pencaharian dan integritas lingkungan, termasuk di dalamnya.

"Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 sebagai produk teknis Perpres. 44 tahun 2020," jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli dalam sambutannya mengatakan, Perkebunan kelapa sawit di Riau masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya kebun yang masih ada di kawasan hutan dan rendahnya produktivitas.

"Padahal, perkebunan sawit merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat Riau," kata Zulfadli.

Kata Zulfadli, provinsi Riau menurut data statistik tahun 2020, memiliki luas wilayah 8,9 Juta Hektar dengan jumlah penduduk 6,83 juta jiwa terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota.

"Memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang minyak bumi, perkebunan, kehutanan, komoditi pertanian, serta perikanan dan kelautan. Semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Riau yang makmur dan sejahtera.," jelasnya.

Tidak bisa dipungkiri, kata Zulfadli bahwa perkebunan merupakan penggerak utama atau pilar utama ekonomi Riau, karena sebarannya yang sangat luas dan melibatkan 823.026 KK petani (data tahun 2019). Jika asumsi 1 KK terdiri dari 4 orang, maka sekitar 3,37 juta orang menggantungkan hidupnya dari perkebunan, atau sekitar 52,7% dari jumlah penduduk di Provinsi Riau yang sebanyak 6,8 juta orang.

"Bagi Provinsi Riau, perkebunan bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa negara dan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pengembangan daerah." Imbuhnya.

Selain permasalahan internal lanjutnya, juga terdapat permasalahan dari eksternal atau luar negeri yaitu issu issu atau kampanye-kampanye negatif kelapa sawit. Hal ini bisa dimengerti karena minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil atau CPO adalah komoditas internasional, yang mempunyai competitor minyak nabati lain, yang tumbuh di negara-negara sub-tropis yaitu minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, dll.

"Kampanye atau isu-isu negatif tersebut, yaitu pertama, isu lingkungan. Dikatakan sawit penyebab deforestasi mengganggu habitat satwa, mengancam keberadaan keanekaragaman hayati, kontributor peningkatan emisi Gas Rumah Kaca, salah satu penyebab kebakaran hutan." tegasnya.
 
Oleh karenanya dia mengharapkan pada Pelatihan Sertifikasi ISPO ini, para peserta yang mengikuti pelatihan dapat mentransfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sertifikasi ISPO pekebun di wilayahnya masing-masing, karena semua pelaku usaha perkebunan wajin ISPO di tahun 2025. (Lin)