PEKANBARU -- Bibit radikalisme diduga mulai bermunculan ditengah masyarakat. Hal itu kemudian dilaporkan masyarakat ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Menyikapi hal itu, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kemudian melakukan bersih-bersih di kalangan pegawai, baik PNS maupun non PNS, bekerjasama dengan beberapa ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan PW Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin mengatakan, program yang dilaksanakan pihaknya tersebut juga bagian dari dukungan terhadap program besar Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dalam bersih-bersih paham radikalisme dan Intoleran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN dan tokoh agama.

"Di Pekanbaru, kita juga undang Kapolresta Pekanbaru, dan juga pihak GP Ansor jadi narasumber. Kita ingin bagaimana radikalisme jangan sampai masuk ke ASN juga non ASN di Riau. Nantinya kita akan masuk ke masyarakat juga," kata Mahyudin, Minggu (6/6/2021).

Ditambahkan Mahyudin, program moderasi beragama tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua elemen masyarakat, termasuk ormas keagamaan dan pemuda. Karena itu, pihaknya bersinergi dengan NU dan PW GP Ansor Riau.

"Beberapa waktu lalu kami bersinergi dengan GP Ansor Riau menggelar acara Merah Putih Talk Sesi 2 dengan pembahasan bersih-bersih paham radikalisme dan intoleran dengan menghadirkan Kapolda Riau, Ketua GP Ansor, staf khusus Menteri Agama, dan Kakanwil Kemenag Riau," ulasnya.

Selain itu, pihak Kemenag juga menggelar Dialog Indonesia Rukun dengan tokoh agama dan pemuda yang ditaja Kemenag Pekanbaru. Tak hanya di Pekanbaru, acara serupa juga digelar di Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Kampar.

"Kedepan kita juga akan berkolaborasi dengan ormas-ormas lain, baik itu Muhammadiyah, Alwasliyah, Walubi, atau PGI, dan lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan, tidak hanya ASN dan non ASN di lingkungan Kemenag yang menjadi sasaran bebas paham radikalisme dan intoleran, namun pihaknya akan masuk ke ke pesantren-pesantren dan sekolah di bawah Kemenag.

"Jika ada ditemukan ASN, non ASN, atau guru yang berpotensi berpaham radikalisme dan intoleran, akan kita bina secara khusus dan akan ditindak sesuai dengan perundangan yang berlaku," imbuhnya. (Lin)