PEKANBARU - Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI Irwansyah MA., MSc, mengadakan kunjungan ke Kantor Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Riau. Kunjungan bini dilakukan dalam rangka dalam rangka memperkuat sinergitas.

Pertemuan itu dilakukan di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru (KPPBC TMP B Pekanbaru). Kunjungan Pangdam I/BB disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau, Ronny Risyandi, beserta jajarannya.

Dalam kunjungan itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Agung Saptono memaparkan sejumlah materi terkait cukai, pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, operasi gempur rokok illegal, serta daerah rawan di wilayah Riau.

Dia menjelaskan bahwasannya masih banyak daerah rawan yang menjadi pasar rokok illegal di wilayah Riau. Hal ini menyebabkan tingginya pelanggaran pada komoditas cukai. Oleh karena itu, Bea Cukai perlu menjalin kerja sama untuk dapat menumpaskan pasar rokok illegal serta meningkatkan pengawasan terutama di daerah pesisir dan perairan Riau.

Tidak hanya sinergi dalam penindakan operasi “Gempur Rokok Illegal”, tetapi kedua instansi juga meningkatkan kerja sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang lainnya. 

Sinergi tersebut diantaranya ialah peningkatan sinergi penindakan penyelundupan, kemudian kegiatan sharing terkait penyelundupan Barang Kena Cukai yang dilakukan secara illegal. Selain itu juga sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang spanduk dan banner di 166 kecamatan di wilayah Riau. 

"Diharapkan dengan adanya kunjungan oleh Kodam Bukit Barisan dapat meningkatkan silaturahmi serta sinergi Bea Cukai Riau dengan Kodam Bukit Barisan dalam meningkatkan perekonomian dan kemanan di wilayah pengawasan Bea Cukai Riau," kata Ronny.

Dengan adanya jalinan sinergi ini diharapkan kedua instansi dapat melakukan pengawasan yang lebih luas. Dan dalam keadaan pandemi covid-19 sekalipun, Bea Cukai diharapkan tidak pernah lengah untuk menjalankan peran dan fungsinya. Terutama dalam mengawasi peredaran berbagai komoditas yang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai.*