Kolom

Dono Boestami : B20 Amankan Harga CPO

Photo : Internet

Di tengah keterpurukan nilai tukar rupiah, kewajiban pemberlakuan pencampuran biodiesel 20% atau B20 resmi berlaku mulai 1 September 2018. Pemerintah juga sudah melantik dirut baru Pertamina untuk menjalankan kebijakan tersebut. Harga CPO pun kini mulai membaik.

Keputusan pemerintah memberlakukan biodiesel 20% atau B20 per 1 September 2018 mendapat respon positif. Selain menghemat devisa, juga mempengaruhi harga sawit di tingkat petani. “Program ini menjadi solusi untuk mengatasi kelebihan pasokan sawit akibat menurunnya ekspor CPO akibat tensi pasar global yang sedang tinggi,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, pekan lalu.

Terbukti, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani mulai membaik. Di Bengkulu, terutama di Kabupaten Mukomuko, harga beli TBS petani sudah Rp1.140/kg, naik dari bulan lalu yang bahkan di bawah Rp1.000/kg. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) juga melaporkan, harga TBS petani di Riau juga membaik menjadi Rp1.280/kg dari semula Rp1.140/kg.

Pemberlakuan B20 diperkirakan memang akan menambah serapan CPO dalam negeri sekitar 1 juta ton. Hal itu terjadi karena pemerintah memperluas penggunaan B20 kepada sektor non public service obligation (PSO), dari semula sektor transportasi dan industri milik BUMN (PSO). 

Kini, semua sektor industri pertambangan, kelistrikan dan transportasi yang bersifat non PSO wajib menggunakan bahan bakar B20. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan 940.407 kiloliter (KL) untuk diolah 11 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM). Alokasi ini diperkirakan akan menyerap sekitar 1 juta ton CPO.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mulai 1 September 2018 tidak akan ada lagi produk B0 di pasaran, dan semuanya diganti dengan B20. Apabila BU BBM tidak melakukan pencampuran, dan Badan Usaha BBN (BU BBN) tidak dapat memberikan suplai FAME ke BU BBM, pemerintah akan mengenakan denda cukup berat, yaitu Rp6.000/liter. 

“Produk B0 nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium,” ujarnya. 

Pemerintah hanya mengecualikan penggunaan B20 kepada pembangkit listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian.

Untuk keberhasilan B20, pemerintah telah melantik dirut baru Pertamina, Nicke Widyawati. Salah satu tugas utama Nicke adalah menjalankan kebijakan B20, selain mengurangi impor dan membangun kilang. Jika ini terlaksana, maka akan ada penghematan devisa impor dalam empat bulan terakhir 2018 sekitar 2 miliar dolar AS. Penghematan ini ujungnya akan mempertipis defisit perdagangan dan memperkuat nilai tukar rupiah. Semoga. *


[Ikuti SawitPlus.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar