PEKANBARU -Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau menaja edukasi penanganan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalulintas karyawan perusahaan yang sedang bertugas. Acara diikuti sejumla pimpinan perusahaan di bawah Gapki Riau. Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono mengatakan tujuan edukasi ini adalah agar bila terjadi kasus di perusahaan perkebunan ada panduan penanganannya di lapangan.

“Apalagi sektor sawit ini adalah usaha yang padat karya sehingga kalau terjadi kasus kecelakaan kerja perusahaan dapat menanganinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Ketua Gapki Riau. Tampil sebagai key note speaker Kadisnaker Riau yang diwakili oleh Ketua Asosiasi Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (APKI) Disnaker Riau Budi Agung Santoso.

Sejumlah narasumber terkait lainnya juga tampil Kasatlantas Polresta Pekanbaru yang diwakili Kanit Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru, AKP  Kamaludin. Kabid Lalin Dishub Riau, Rionaldi. Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS TK, Romi. Kabag Operasional Jasa Raharja, Roulo Ulih Toto Surbakti dan dari pihak Rumah Sakit Syafira hadir dr spesialis Okupasi Anes Waren.

Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru, AKP Kamaludin sesuai dengan pasal 1367 KHUP kecelakaan yang menimpa karyawan perusahaan dalam jam kerja baik di lingkungan perusahaan atau sedang mendapat penugasan keluar lingkungan perusahaan wajib ditanggung oleh perusahaan dengan memberi santunan bagi korban hidup maupu meninggal.

“Begitu juga karyawan yang mau berangkat kerja ataupun pulang dari kerja sebelum sampai ke rumah terjadi kecelakaan maka itu masih bagian dari kecelakaan kerja dan perusahaan tidak boleh lepas tangan,” ujar Kamaludin. Menurutnya bila kecelakaan karyawan terjadi di jalan raya korban akan tetap ditanggung oleh asuransi Jasa Raharja namun itu bukan berarti perusahaan tidak ikut memberi santunan.

Sementara itu Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenaga Kerjaan, Romi menjelaskan berdasarkan data 2023 statistik kecelakaan kerja wilayah Sumbar-Riau total kasus mencapai 55.376 kasus. “45 persen kejadian di perusahaan sektor perkebunan,” ungkapnya.

Menurutnya penanggung pertama untuk kecelakaan lalulintas adalah Jasa Raharja. Penangung pertama untuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) adalah BPJS TK. Di BPJS TK disebut Program Jaminan Kecelakan Kerja (JKK). Sedangkan penanggung  untuk kasus non kecelakaan kerja adalah BPJS Kesehatan.

Dalam JKK yang ditanggung adalah pertama pengobatan dan perawatan (pelayanan medis). Kedua, santunan. Ketiga program promotif, preventif dan return tu work. Adapun mekanisme pelaporan yakni pelaporan tahap 1 paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja. Laporan ditujukan pada pemberi kerja, BPJS TK dan Unit Pengawasan Disnaker Provinsi.

Sementara itu Kabag Operasional Jasa Raharja, Roulo Ulih Toto Surbakti menjelaskan bahwa Tupoksi Jasar Raharja ada 2. Pertama, memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalulintas sesuai dengan ketentuan program asuransi  kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan lalulinhtas jalan.

Kedua, menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi hak dari masyarakat atas santunan kecelakaan lulintas. Meskipun kecelakaan kerja bila terjadi di jalan raya Jasa Raharja akan memberi santunan. Syaratnya dibuatkan laporan polisi dan dilengkapi dengan kronologi serta surat keterangan dari perusahaan bila korban adalah karyawan maka santunan akan diberikan sesuai ketentuan.(rls)