JAKARTA - Pemerintah RI berencana membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sebanyak 266.070 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 49 lokasi pada tahun 2020.

Target tersebut 3 kali lipat lebih besar dibandingkan realisasi jargas di tahun lalu sebanyak 74.496 SR di 16 kabupaten/kota.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM RI, Alimuddin Baso menyatakan, koordinasi menyeluruh dengan berbagai telah dilakukan pemerintah sejak pertengahan 2019 agar pembangunan jargas dapat rampung sesuai target. Tak ketinggalan, pemerintah juga terus mengawal proses lelang pembangunan jargas.

“Lelang tahap I untuk pembangunan jargas telah mulai kita lakukan sejak akhir 2019. Ada sekitar 13 paket. Lelang tahap II sedang dibahas juga,” terang Alimuddin di Jakarta.

Selain melakukan lelang, pemerintah turut membentuk Project Management Officer (PMO) yang terdiri dari perwakilan Direktorat Pembangunan Infrastruktur Migas, Badan Usaha, serta Unit Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (UP3I). PMO ini akan membantu pengawasan pekerjaan infrastruktur gas di lapangan.

"Kami juga bekerja sama dengan BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk mendukung dari sisi personil. Selain itu, sejak pertengahan tahun lalu telah dilakukan komunikasi mengenai kesiapan produsen seperti penyediaan peralatan jargas. Kami ingin tahu seberapa jauh kesiapan mereka dalam penyediaan peralatan infrastruktur ini," ungkap Alimuddin.

Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan jargas. Misalnya dengan Pemerintah Kota Palembang yang telah berkomitmen penuh mendukung pembangunan jargas.

Rencananya, penandatanganan komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan sekitar bulan Maret mendatang. Pemerintah turut berharap agar pelaksanaan pembangunan jargas dapat diiringi inovasi yang mendukung pekerjaan di lapangan sehingga lebih efisien.

Sekadar catatan, untuk membangun jargas, dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan. Nantinya di tiap rumah tak hanya tersambung pipa gas, melainkan juga disediakan kompor 2 tungku.

Adapun untuk penyediaan pasokan gas bumi, pemerintah melalui Kementerian ESDM berkoordinasi dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Sebagai informasi, dengan menggunakan dana APBN, sejak tahun 2009 hingga 2019 pemerintah sudah membangun jargas untuk rumah tangga sebanyak 400.269 SR.

Jargas tersebut tersebar di 17 provinsi yaitu Provinsi Aceh sebanyak 14.415 SR, Sumatera Utara 11.216 SR, Provinsi Jambi 6.000 SR, Riau 11.793 SR, Kepulauan Riau 4.001 SR, Sumatera Selatan 81.392 SR, Lampung 10.321 SR, Banten 9.109 SR, DKI Jakarta 12.660 SR, Jawa Barat 59.116 SR, Jawa Tengah 8.000 SR, Sulawesi Selatan 6.172 SR, Papua Barat 3.898 SR, Sulawesi Tengah 4.000 SR, Jawa Timur 85.961 SR, Kalimantan Timur 39.574 SR, serta Kalimantan Utara 32.361 SR.

Alimuddin menegaskan, pembangunan jargas merupakan program strategis nasional yang mana gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat, serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam. "Jargas dibangun di daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas," tandasnya. (*)