JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakhsmi mengatakan, Indonesia perlu memiliki payung kerja sama dagang internasional dengan India yang mampu mengimbangi Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA).

Sebelumnya dalam perjanjian MICECA bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia ditetapkan sebesar 45 persen.

“Memang di RCEP, Malaysia juga ikut serta. Namun dengan adanya RCEP kita bisa memasukkan poin-poin kesepakatan dan manfaat dari India yang selama ini hanya bisa dinikmati oleh Malaysia melalui MICECA,” katanya.

Kendati demikian dia meminta pemerintah tetap memperkuat lobi-lobi dagangnya dengan India, untuk mengurangi hambatan nontarif. Dia mengatakan Indonesia kalah dengan Malaysia dalam memanfaatkan lobi-lobi dagang di luar topik mengenai tarif.

Hal itu menurutnya akan berdampak kepada permintaan CPO dan produk turunannya asal Indonesia oleh India. Adapun India merupakan pasar utama bagi RI untuk mengekspor CPO dan produk turunannya.

“Malaysia itu pendekatannya sangat baik kepada India. Pemerintahnya ikut melobi asosiasi-asosiasi importir CPO dan perusahaan minyak nabati lain di India. Saya khawatir, persamaan bea masuk Indonesia dan Malaysia bisa berubah sewaktu-waktu, menjadi lebih rendah untuk Malaysia,” katanya.

Untuk itu dia meminta agar lobi-lobi dagang di terhadap pelaku usaha di India juga menjadi fokus utama bagi pemerintah. Sebab selama ini lobi-lobi kepada pelaku usaha di sektor yang berkaitan dengan CPO dan produk turunannya di India, lebih banyak dilakukan oleh pengusaha Indonesia.

“Kita juga jangan alergi untuk membuka impor dari India. Selama produk yang diminta oleh India tidak mengancam produk dalam negeri kita, saya rasa tidak masalah. Sebab India ini gaya perdagangan internasionalnya berbeda dengan negara-negara lain,” katanya. (*)