MEDAN - Semangat Pemerintah Pusat mendorong Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah industri terutama untuk produk hilir patut diapresiasi. Namun, untuk menuju ke arah hilirisasi itu dibutuhkan kematangan infrastruktur dan akses investasi. 

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sumut, Laksamana Adiyaksa mengatakan, untuk merealisasikan hilirisasi di Sumut masih butuh perjalanan panjang. Menurutnya, masih banyak hal yang butuh penataan mulai dari regulasi hingga infrastruktur.

"Untuk masuk ke hilir perlu biaya ekspor yang bersaing dan investor membutuhkan reward atau insentif. Kalau tidak ada reward siapa investor yang mau masuk,” ujar Laksamana.

Menurut Laksamana investor akan masuk apabila terdapat kemudahan perizinan dan adanya kompensasi. Misalanya, ia menyebut saat ini Izin Mendirikan Bagunan (IMB) biayanya masih terhitung tinggi. Sementara dari segi aturan, masih terdapat regulasi zaman kolonial yang masih berlaku hingga saat ini.

“Banyak persoalan yang perlu ditata, karena masih ada peraturan di dalam peraturan,” jelasnya.

Tak hanya itu, KEK Sei Mangkei untuk pengembangan industri berbasis kelapa sawit, yang digadang-gadang dapat membuka peluang investasi yang besar hingga saat ini belum tampak keefektifannya.

Hingga akhir 2016 aliran investasi pelaku usaha untuk aktivitas industri di KEK Sei Mangkei telah mencapai Rp3,52 triliun. Saat beroperasi penuh di tahun 2025, KEK ini diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun serta memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp92,1 triliun per tahun.

“Sei Mangkei juga sudah lama sekali itu tapi belum selesai juga, belum cukup efektif sampai saat ini,” kata Laksamana (*).