JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menyebutkan serapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 54.000 unit senilai Rp5,2 triliun sejak awal tahun hingga Agustus 2019.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Eko Purwanto mengatakan, target penyerapan FLPP tahun 2019 sebanyak 68.000 dengan anggaran sebesar Rp7,1 triliun.

Ia mengatakan, terbitnya Keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019 tentang batasan Harga Jual Rumah Bersubsidi yang diteken Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 18 Juni 2019, sementara belum berdampak pada kenaikan harga rumah subsidi.

"Sementara ini belum berefek, karena layanan KPR subsidi diutamakan ke yang akad kreditnya masih gunakan harga jual 2018," ujar Eko, Minggu (1/9).

Lebih lanjut, meski penyerapan FLPP telah mencapai 80 persen dari target tahun ini, Kementerian PUPR mengusulkan agar kuota FLPP tahun ini ditambah menjadi 150.000 unit. Namun, usulan itu masih belum direspon oleh Kementerian Keuangan.

Di samping itu, Eko mengatakan, Kementerian PUPR mengusulkan anggaran FLPP tahun depan meningkat menjadi Rp9 triliun karena semakin banyaknya peminat rumah subsidi.

"Usulan anggaran itu Cukup untuk sekitar 100.000 unit," kata Eko. (*)