JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais ingin agar partainya berada di luar pemerintahan dan memberikan kritik yang membangun kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan sikap serupa. 

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa pernyataan Amien tersebut adalah sikap beberapa tokoh yang dia jadikan dasar. Biarkan saja jumlah koalisi tidak berubah seperti saat perhelatan pemilihan presiden (pilpres). 

“Karena 02 pengusung Prabowo-Sandi tidak dimenangkan dalam pilpres, wajar saja kita berada di luar pemerintahan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Saat pilpres lalu, Prabowo-Sandi diusung oleh PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan Berkarya. Semuanya belum ada yang secara resmi menyatakan diri akan berada di dalam atau luar pemerintahan. 

Hidayat menjelaskan bahwa sikap PKS ditentukan oleh majelis syura dan belum ada pertemuan soal posisi yang diambil setelah Jokowi-Amin ditetapkan sebagai calon terpilih. Akan tetapi mereka belum berubah. 

“Sikap dasar PKS kan masih berdasarkan keputusan majelis syuro sebelumnya yaitu kami berada di luar pemerintahan. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada keputusan baru dan PKS masih istikomah oposisi,” jelasnya. 

PKS yang sendiri berada di luar pemerintahan ini tidak mau mengajak untuk satu gerbong dengan mereka. 

“Masing-masing sudah tahu posisinya kok. Kita tidak dalam posisi ajak-mengajak. Kita masing-masing tahu tentang tangggung jawab sosial politiknya sekaligus memahami sikap yang perlu diambil,” ucapnya. (*)