SAMARINDA- Lokasi yang strategis, lebih dekat ke daerah-daerah bagian di Malaysia dan Kualalumpur. Serta bahan baku yang cukup, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk dibangun pabrik biodiesel,

"Tidak ada masalah kalau market-nya ada, seberapa besar pemerintah daerah mengizinkan investor melakukan itu. Meyakinkan orang luar kalau investasi di Kalimantan Timur (Kaltim) inventarisasinya banyak, kemudian juga perizinan gampang. Bukan dimudahkan tapi sesuai regulasi diikuti," ujar Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Azmal Ridwan di Midtown Hotel Samarinda, Kaltim, Selasa, 21 Mei 2019 malam.

Dikatakan Azmal selama ini, masih banyak persoalan perizinan yang memakan waktu panjang untuk bisnis kelapa sawit dan pengelolaan biodiesel di provinsi tersebut. Investor disebut kerap enggan membuka bisnis di Kaltim karena prosedur yang tidak sesuai.

Dia melanjutkan jika pabrik biodiesel bisa dibangun di Kaltim, maka beberapa daerah di sekitar Kaltim juga bisa memanfaatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih murah. Misalnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Sabah, Malaysia juga bisa melakukan ekspor biodiesel dari Indonesia.

"Lebih dekat soalnya, dibandingkan harus ke Kuala Lumpur," jelas Azmal.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Anindya Bakrie menyatakan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan seharusnya bisa menjadi pemicu pengembangan industri, khususnya sawit dan biodiesel di Kaltim.

"Di kawasan industri, orang akan semakin kuat jika perizinannya dipermudah," tuturnya.

Dikutip dari Bisnis.com, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rachmad mengungkapkan saat ini, salah satu kendala pengembangan kelapa sawit hingga pabrik biodiesel di Kaltim adalah kampanye dari Uni Eropa (UE) tentang kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang berimbas pada penurunan harga CPO.

"Itu dampaknya terasa langsung kepada harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima petani. Di dalam komponen perhitungan TBS setiap bulan, masuk komponen harga CPO dunia," terangnya.

Selain itu, ada masalah supply and demand yang mempengaruhi dinamika pasar global. Contohnya, periode Oktober-Januari merupakan waktunya kelapa sawit di Kaltim berbuah cukup banyak sehingga harganya turun.

"Kampanye negatif itu sendiri secara sistematis sudah kita jawab dengan berbagai program kegiatan. Kita juga aktif bekerja sama dengan para mitra pembangunan yang kemudian kita tunjukkan praktik perkebunan di Kaltim sudah menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan antara ekonomi, sosial, lingkungan," sambung Ujang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaksan sawit memiliki prospek yang bagus sebagai tulang punggung perekonomian di Kaltim. Pasalnya, komoditas ini adalah salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Khusus Kaltim, sawit masuk peringkat ketiga penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar Kaltim.

Pada awal 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan ekspor komoditas ini sebesar 27,57 persen. Kenaikan didorong oleh tumbuhnya ekspor barang migas dan non migas.(rdh)