MAMUJU-Sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) di wilayah Palu, Sulawesi Tengah berdiri tanpa didukung perkebunan kelapa sawit. Akibatnya mereka kesulitan untuk mendapatkan tandan buah segar (TBS).
Dikatakan Direksi PT Unggul Widya Teknologi Lestari (UWTL) Mochtar Tanong setidaknya, dari 10 PKS yang ada, yang beroperasi secara maksimal hanya empat PKS. Hal tersebut, dikatakannya, membuat pasokan tandan buah segar (TBS) dari petani ke UWTL terganggu. Pasalnya, petani ada yang mengalihkan pasokan ke PKS lain.
Mochtar mengatakan PKS tanpa kebun menggunakan skema yang berbeda dengan pembelian pada umumnya.
- Baca Juga Astra Agro Raih Anugerah Tempo dan TII
Misalnya saja, UWTL membeli TBS sesuai dengan usia tanaman, tapi pabrik lain hanya berdasarkan bobot TBS, sehingga pendapatan petani tergantung pada berat panen yang dia hasilkan. Padahal, perbedaan usia tanaman menentukan rendemen minyak yang terkandung pada setiap buah.
"Kami pun sebenarnya membeli TBS dari mitra dan swadaya juga, berdasarkan harga yang ditetapkan pemerintah. [Harga ditetapkan] sesuai petunjuk ditjenbun [serta pemda] dan disortir dulu agar jangan sampai yang masuk itu tandan kosong sesuai dengan aturan yang ada," katanya di PKS milik UWTL di Kabupaten Baras, belum lama ini.
Sementara itu, pemerintah menyebutkan dalam UU no.39/2014 tentang perkebunan diwajibkan bagi perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20%. Adapun dalam Permentan No.1/2018 pemerintah mengatur harga pembelian TBS kelapa sawit milik petani. Tujuan kebijakan tersebut memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS petani dan menghindari persaingan tidak sehat diantara PKS.
Maka itu, Mochtar mengharapkan agar pemerintah melaksanakan peraturan yang diundangkan. Minimal melakukan pembelian sesuai aturan yang berlaku.
Sugiyanto, Manajer Kebun Plasma PT UWTL di Baras, mengatakan lahirnya pabrik pengolahan minyak sawit tanpa kebun sedikit banyak ikut memengaruhi pasokan per hari. Misalnya saja, untuk harian pasokan TBS ke UWTL kini sebatas 6.000 ton padahal sebelumnya sempat mencapai 20.000 ton - 30.000 ton.
Menurutnya pertumbuhan jumlah pabrik tidak seimbang dengan keterbatasan lahan tanam. Alhasil petani dapat memasok kemana pun dengan harga yang bersaing.(rdh/bc)
