JAKARTA-Sektor usaha mikro sebagai unit ekonomi terkecil mendapatkan perhatian paling besar dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2017, koperasi sudah layak membiayai program ini. 

"Sampai Februari 2019, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 23,1 triliun. Mayoritas disalurkan ke usaha mikro sebesar Rp14,6 triliun," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yuana Setyowati dalam Diskusi bertajuk "Terobosan Baru KUR", di Jakarta, Kamis 4/4.

Besarnya penyaluran di awal tahun 2019, menurut Yuana, menunjukkan antusiasme pelaku UMKM dalam memanfaatkan KUR tersebut. Apalagi model pendampingan kredit kepada pelaku usaha dalam bentuk kelompok usaha seperti kelompok nelayan/petani/peternak atau Koperasi Unit Desa (KUD). 

"Sekitar 60% plafon KUR akan dialokasikan ke sektor usaha produktif," kata Yuana. 

Menurut Yuana, peranan koperasi menjadi amat strategis dalam penyaluran KUR karena penetrasi pembiayaan UMKM dari bank baru mencapai 25% sehingga sisanya harus dipenuhi koperasi, Lembaga Pembiayaan Bukan Bank (LPBB) maupun lewat skema Lembaga Penyalur Dana Bergulir dan program pendampingan seperti Wirausaha Pemula. 

Kondisi keberadaan UMKM di Indonesia saat ini sebanyak 62.928.077 unit. Dari angka tersebut dirincikan untuk usaha besar dengan omzet per tahun lebih dari Rp50 miliar dan aset Rp10 miliar sebanyak sekitar 5.450 unit (0.01%), usaha menengah yang beromzet per tahun Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar dengan aset Rp500 juta-Rp 50 miliar sebanyak 58.627 unit (0,09%), usaha kecil beromzet Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar sebanyak 727.090 unit (0,21%), dan yang terbesar adalah usaha mikro dengan omzet sampai dengan Rp 300 juta sebanyak sekitar 62.106.900 (98,70%).(tps)