JAKARTA-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mulai 24-26 Maret 2019 di Prapat, Danau Toba Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini digelar untuk membenahi sekaligus memperkuat organisasi petani sawit yang berdiri semenjak satu dasawarsa lebih ini.
“Munaslub akan dihadiri perwakilan 22 DPW Apkasindo di Indonesia, dari Aceh sampai Papua,” kata Ir. Amin Nugroho, Ketua Harian DPP Apkasindo melalui sambungan telepon, Sabtu, 23 Maret 2019.
Amin menambahkan Apkasindo merupakan tumpuan harapan dari 19 juta Petani Kelapa Sawit Indonesia yang tersebar di 116 DPD Apkasindo setingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Melalui Penguatan Apkasindo akan sangat membantu program pemerintah karena dengan adanya organisasi ini, maka pemerintah akan lebih mudah mensosialisasikan program perkelapasawitan dan sebaliknya petani bisa menyalurkan aspirasinya melalui organisasi profesi petani sawit ini.
Untuk itu melalui Munaslub diharapkan menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan bersejarah di dunia perkelapasawitan, apalagi akhir-akhir ini kelapa sawit sedang diboikot oleh negara Eropa melalui politik perdagangan.
"Dalam hal politik perdagangan ini, peran Apkasindo sangat dikedepankan untuk meyakinkan negara-negara importir CPO bahwa kelapa sawit sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi petani dan masyarakat lainnya," ujar Kasriwandi perwakilan Pengurus Apkasindo Jambi.
Munaslub digelar dengan sejumlah pertimbangan antara lain menindaklanjuti surat pengunduran diri Ketua Umum APKASINDO, H. Anizar Simanjuntak serta memperhatikan surat hasil evaluasi dan pembatalan hasil Munas IV APKASINDO, surat keputusan Pimpinan Sidang Munas IV, dan arahan Dewan Pembina/Penasehat DPP APKASINDO.
Munaslub diharapkan menghasilkan kepengurusan solid, kompak, dan dihuni anggota yang terbukti sudah memiliki dedikasi dan jam terbang yang cukup dalam memperjuangkan petani sawit selama ini.
"Tantangan kepengurusan sangat berat, dan harapan petani sawit terhadap organisasi APKASINDO sangat besar," jelas Amin.
Isu isu strategis seperti advokasi konflik dan penerapan sawit berkelanjutan bagi kebun rakyat merupakan tantangan yang harus di jawab oleh kepengurusan ke depan.
Oleh karena itu diharapkan Amin, kepengurusan baru dapat berkolaborasi aktif dengan kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum, dan pengusaha perkebunan.(rdh/rls)
