JAKARTA-Kementerian Perdagangan seakan seperti makan buah simalakama dalam menyikapi putusan Delegated Act RED II dan ancaman Indonesia memboikot produk-produk Eropa. Penyebabnya, bahan bakar industri manufaktur masih disuplay dari Eropa, salah satunya suku cadang seperti mesin dan sasis bus masih diimpor dari Eropa, tepatnya pabrikan Scania di Swedia. 

Padahal beberapa bus hasil rakitan ini diekspor ke negara-negara India Selatan. Seperti pelepasan ekspor perdana empat unit bus hasil rakitan (assembly) CV Laksana ke Bangladesh.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda saat ditanyakan hal ini, tak banyak bisa memberikan komentar, dan mengatakan  saat ini Kementerian Perdagangan lebih memfokuskan mencari pangsa pasar komoditas sawit ke pasar-pasar non-tradisonal. 

Kita paham soal sawit ini murni persaingan dagang [dengan minyak nabati lainnya]. Kita bisa berkompetisi di situ. Bayangkan saja, dari segi produktivitasnya jauh lebih tinggi," kata Arlinda, Kamis, 21 Maret 2019 di Jakarta.

"Kita tetap NKRI kan, artinya kalau [komoditas utama] kita diganggu-ganggu, ya kita berusaha mengganggu juga," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi retaliasi dagang, termasuk memboikot produk-produk UE di Tanah Air, mulai dari mengalihkan pembelian pesawat terbang dari Airbus ke Boeing, hingga menghentikan impor truk dan bus Scania.

Pernyataan ini dilontarkan Luhut, ditengah semakin memanasnya hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) terkait diterbitkannya delegated act Renewable Energy Directive II (RED II) yang dianggap mendiskriminasi komoditas sawit.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, selain akan menggugat kebijakan RED II beserta aturan teknisnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Indonesia bisa saja memboikot produk-produk UE. 

"Selain langsung ke WTO kita juga bisa melakukan retaliasi [tindakan balasan]. Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita enggak bisa lakukan sepihak," tegas Darmin dalam briefing di Kementerian Luar Negeri, Rabu, 20 Maret 2019.(rdh/net)