JAKARTA-Menyikapi putusan Renewable Energy Directive (RED) II yang diputuskan Uni Eropa, dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah sudah berulang kali melobi, meyakinkan dengan data dan fakta, serta penelitian di lapangan. 

"Kita sudah nggak punya pilihan sekarang. Kita sudah mencoba berunding, menjelaskan, melobi, tapi kelihatannya ini mereka jalan aja terus, gak papa. Kita juga mengambil langkah yang baru aja. Jadi, kita akan mulai mengambil langkah yang lebih frontal," ujarnya.

Saat ini sediri, masih ada waktu sekitar bulan lagi sebelum Parlemen Uni Eropa memutuskan bahwa minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) adalah produk tidak ramah lingkungan dalam skema Renewable Energy Directive (RED) II.

Dalam waktu rentang dua bulan ini, Indonesia dan Malaysia serta negara-negara penghasil sawit lainnya untuk meyakinkan negara-negara Uni Eropa bahwa sawit bukan penyebab dari deforestasi. 

Menko Darmin menilai bahwa saat ini keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa tersebut baru dalam tahap pertama, dan masih terdapat tahapan selanjutnya sebelum naik ke Parlemen Eropa, yang akan memakan waktu hingga sekitar dua bulan.

"Jangan lupa loh Komisi Eropa itu baru satu tahap. Dia masih akan naik ke Parlemen Eropa, dia masih akan naik ke Dewan Eropa. Jadi mereka masih perlu waktu dua bulan untuk ke Parlemen Eropa," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, komposisi Parlemen Eropa juga akan berubah juga orang-orangnya. "Jadi kita juga enggak tahu ini makin keras apa makin ringan. Nah kita sendiri melihat situasi ini sudah demikian jauh," ujarnya.

Rencananya, pada awal April, bulan depan, Indonesia dan Malaysia akan pergi ke Eropa untuk mempertegas posisi kedua negara produsen sawit itu kepada sejumlah negara anggota Uni Eropa, sebelum keputusan Komisi Eropa soal larangan sawit sebagai bahan bakar biofuel naik ke Parlemen Eropa. 

"Kita dengan Malaysia itu sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April 2019, sebelum dia mengambil keputusan di Parlemen Eropa," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut, Jumat (15/3/2019).(rdh/bc)