Politik

Bupati Merauke Geram Terhadap LSM Asing Lakukan Kampanye Negatif Sawit

LSM asing asal Amerika melakukan kampanye hitam terhadap sawit. Itu membuat Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua geram. Sebab pemerintah daerah itu sedang mendorong pembangunan kebun dan industri kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bupati Merauke Frederikus Gebze mengatakan, pihaknya menghadirkan investor merupakan salah satu langkah untuk mengisi pembangunan di wilayahnya. Ini sejalan dengan program pemerintah membuka peluang investasi. Untuk itu, ketika ada perusahaan yang siap melakukan investasi, Frederikus mendesak agar perusahaan itu segera membuka kebun untuk masyarakat, dan memberdayakan seluruh masyarakat sesuai ketentuan 20 persen pengelolaan hak ulayatnya. “Hanya Merauke yang memberikan total lahan 20 persen untuk plasma di tahun 2016. Kita sudah tanda tangani dan ada sekitar 7-8 perusahaan sudah memiliki koperasi dan siap mengembangkan masyarakat hak ulayat,” kata sang bupati. Namun pihaknya menyayangkan, karena ada dua LSM asing yang menjegal kebijakannya itu. Bahkan ketika LSM ini diundang untuk berdialog dengan DPR tidak mau hadir. Ketidakhadiran LSM Asing Mighty Earth pada pertemuan itu membuatnya geram. Sebab LSM itu selalu melakukan kampanye negatif di daerahnya. Bupati Merauke ini juga mengaku marah, karena dia dituding, bahwa forum stakeholders yang dibentuknya  telah dimanipulasi. Padahal, forum stakeholder ini digagas atas inisiatif pemerintah daerah berkaitan dengan beban anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu terus-menerus menanggung 500 ribu warga di Merauke. Menurutnya, dalam pertemuan itu, para pemangku kepentingan menyepakati lima hal. Pertama, pentingnya investasi bagi kemajuan daerah dan pengentasan kemiskinan. Termasuk di dalamnya investasi untuk pengembangan kebun dan industri kelapa sawit. Kedua, perusahaan diminta segera merealisasikan komitmennya membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari total lahan. Ketiga, Masyarakat hukum adat dan masyarakat luas perlu memperoleh akses seluas-luasnya terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Keempat, mendorong masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah, dan perusahaan terus membangun dialog demi kemajuan masyarakat yang terkena pembangunan kebun dan industri kelapa sawit. Terakhir, mendorong pemerintah, perusahaan, dan LSM mencari alternatif lain untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. jss


[Ikuti SawitPlus.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar