JAKARTA-Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan perlunya konsistensi sikap dalam menjalankan kebijakan satu peta itu.

"Saya menilai perlunya political will pemerintah menjalankan kebijakan satu peta. Indonesia akan memiliki bigdata tentang seluruh informasi yang terdiri dari lokasi di permukaan, di dalam, ataupun di atas bumi Nusantara. Semua ini meningkatkan kepastian berusaha terkait dengan lokasi, peruntukan, zonasi lahan, dan kemudahkan izin usaha," ujar Bambang.

Sementara itu, guru besar di Fakultas Kehutanan IPB, Hariadi Kartodihardjo, menekankan perlunya pemerintah pusat dan daerah untuk segera menuntaskan kesemrawutan persoalan izin dan konflik lahan.

"Di balik tumpang tindih ada korupsi. Lalu ada proses perizinan untuk membangun perkebunan di luar hak guna usaha. Kemudian ada juga ekspansi lahan yang begitu luas, tetapi nilai pajak atas tanahnya kecil," ungkap Hariadi.

Menurut Hariadi, kesemrawutan izin lahan berdasarkan identifikasi Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta terjadi di Sumatra seluas 6,4 juta hektare dan di Kalimantan seluas 10,4 juta hektare.

"Nanti ketahuan siapa yang mengeluarkan izin. Perlu peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan tumpang-tindih lahan ini," kata Hariadi. tps