BELAWAN - Kampanye hitam atau fitnah asing yang menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia kotor mengakibatkan tanki timbun milik pengusaha dipenuhi komoditas unggulan Sumut itu.

“Selama bulan November 2018, CPO produksi Sumatera Utara (Sumut) menumpuk di tanki timbun milik pengusaha karena produksi yang meningkat, namun di sisi lain, aktivitas ekspor justru terkendala,” kata Khairul Mahalli selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut versi Edy Ganefo, Kamis (15/11/2018).

Kondisi ini, kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) ini, merata di semua provinsi. Sebagai contoh kebun –kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur yang belum punya pabrik tetapi sudah punya areal terpaksa stop panen karena pabrik di sana tidak sanggup mengolah lagi.

Akibatnya, kata dia, tanki timbun dipenuhi CPO. ”Sejak  satu bulan terakhir ini tanki timbun pada penuh karena produksi yang meningkat,” katanya.

Kendala ekspor terjadi kata Khairul, setelah Green Peace berhasil mendapatkan dukungan 685.000 tanda tangan yang menyebutkan bahwa CPO asal Indonesia kotor dan tidak hiegenis.

Selain aktivitas ekspor terkendala akibat kampanye hitam asing tersebut, lanjut Khairul, harga CPO juga sangat rendah. Ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang bisa beli, tetapi justru tidak berani membeli karena petani protes harga tandan buah segar (TBS) yang murah.

“Memang harga CPO murah sekali. Sepanjang ingatan saya dalam 15 tahun terakhir, tahun ini termasuk yang terendah. Anjloknya harga juga sebagai dampak kampanye hitam Green Peace tersebut,” katanya.

Tiga hari yang lalu, tambah Khairul, Kadin Sumut versi Edy Ganefo dan DPP GPEI sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tersebut, kata Khairul, Kedua lembaga itu meminta Presiden Jokowi agar membantu masalah CPO tersebut sehingga ekspor tidak terkendala.

”Kami mohon agar kementerian terkait segera action kepada negara-negara yang selama ini sudah cukup baik membeli produk CPO Indonesia. Kita harus lawan kampanye hitam Green Peace tersebut dengan profesional,” kata Khairul Mahalli. *hendrik