JAKARTA-Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan komoditas makanan dan minuman yang berorientasi produk hilir memerlukan perlakuan berbeda dengan CPO yang merupakan produk hulu.

Perbedaan perlakuan tersebut harus didukung data yang detail sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat menganalisis data tersebut dan mengambil kebijakan yang tepat untuk pengembangan industri mamin dan CPO.

" Gapmmi akan lebih mudah mengevaluasi dan masing-masing sektor akan lebih fokus. Memang selama ini CPO selalu kami keluarkan (dari analisa sektor mamin]." ujar Adhi, Selasa (6/11).

Adhi menjelaskan, pemisahan tersebut perlu disertai keterbukaan data dan perbaikan data sebelumnya yang kurang tepat. Pemerintah harus secara terbuka merevisi data yang salah dan kemudian membuat kebijakan berdasarkan data baru.

Saat ini industri dan pemerintah perlu duduk bersama-sama untuk meninjau regulasi. Pemisahan CPO dari mamin dapat menjadi langkah awal dari peninjauan regulasi sektor mamin dan industri pengolahan pada umumnya.

Sementara itu, BPS menjelaskan pemisahan CPO dari sektor mamin tidak akan berdampak besar terhadap geliat industri mamin. Pendataan secara terpisah telah dilakukan BPS sehingga hal tersebut tidak akan menjadi kendala.

Anggoro Dwitjahyono, Direktur Statistik Distribusi BPS, menjelaskan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBU), CPO masuk dalam sektor mamin. Dia menjelaskan CPO dengan kode HS15 memiliki kontribusi besar dalam sektor mamin yakni sekitar 70%. tps