PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah gencarnya mengeluarkan narasi rasionalisasi dan penghematan lantaran kondisi keuangan defisit pada 2018. Alasannya karena ada tunda bayar dari pemerintah pusat dan target pendapatan yang tak tercapai.

Ke depan Pemprov Riau bertekad tak hanya lakukan penghematan ketika mengalami defisit, tapi juga untuk penganggaran tahun 2019. Hal ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya jatah, bagi hasil, maupun pendapatan yang tak lagi dipungut daerah. Misalnya yang teranyar untuk tenaga kerja asing pajaknya diambil alih pusat bagi pengajuan baru.

"Kita tak khawatir, ini juga mendorong juga penghematan dan efisiensi, misalnya perjalanan dinas yang kita bisa hematkan mana yang betul-betul punya keterkaitan langsung. Aspek mana yang bisa kita hemat kita hemat," kata Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi.

Bahkan dia mengatakan tidak keberatan jika untuk perjalanan dinas, tidak mengambil yang seharusnya ada di plafon. Dia mencontohkan seperti dirinya yang Eselon I punya anggaran perjalanan dinas dengan pesawat kelas bisnis harga tiket Rp2,5-Rp3 juta.

Dia mengatakan dirinya bisa saja mengambil yang kelas ekonomi dengan harga Rp1-1,2 juta. Bahkan dengan maskapai murah sekalipun dengan biaya Rp600-700 ribu.

"Saya sebagai sekretaris daerah fasilitasnya sama dengan pimpinan dewan kalau pergi itu kelas bisnis, tapi kalau saya pergi naik ekonomi kan hemat sekali atau naik Batik, Lion. Sudah berapa terhemat, tak apa-apa kan hemat," ujarnya.

Contoh lainnya untuk penginapan hotel dirinya punya plafon kamar seharga Rp3,5 juta. Tapi dirinya bisa menghemat dengan kamar harga Rp600-700 ribu."Untuk apa meniduri kamar Rp3,5 juta," imbuhnya.

Demikian juga dicontohkannya ke pejabat Eselon II pergi perjalanan dinas punya plafon hotel Rp1,5 juta satu malam. Bisa diambil hotel Rp700-800 ribu, sisanya menjadi penghematan.

Menurutnya selama ini dengan kemanjaan fasitas yang diberikan juga belum tentu menunjukkan kinerja. Bay