PEKANBARU - Peraturan Daerah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah tengah disiapkan lagi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Termasuk kepada perbankan daerah Bank Riau Kepri dan BUMD lainnya.
Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi mengatakan penambahan modal itu tergantung perda. Kalau tidak disahkan maka akan terhalang penyertaan modal tersebut.
"Sudah disiapkan, tapi masih dibahas di DPRD. Terutama untuk BRK dan Jamkrida termasuk, tapi saya cek dulu perkembangan perdanya," ungkapnya.
Meski begitu, dikatakannya bahwa kriteria untuk dapat penyertaan modal pertama harus sehat dulu BUMDnya. Kemudian kebutuhan modal itu apakah ada manfaatnya bagi masyarakat. Terakhir hitungan keuntungan BUMD tersebut apakah punya potensi.
Terkait kondisi Pemprov Riau yang defisit anggaran, dia mengatakan hal tersebut bisa diatur nantinya dalam pelaksanaan."Mungkin tahun 2019 ke atas bisa diberikan seiring kita lakukan stabilisasi anggaran," tambahnya.
Sementara itu kondisi saat ini jabatan dua direktur Bank Riau Kepri masih kosong sudan lebih dua tahun. Keduanya Direktur Kredit dan Syariah serta satu lagi jabatan komisaris yang habis masa jabatannya.
Proses seleksi sudah dilakukan sejak medio Aguatus dan September 2018 oleh panitia seleksi. Namun pada rapat umum pemegang saham luar bias pada September hasil seleksi dianulir.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Riau, Masperi pada 20 Oktober mengatakan rekrutmen dua direktur sudah dilakukan dan sudah didapatkan personalnya dan diajukan ke RUPS. Namun ada pemegang saham yang berpendapat ada proses yang terabaikan pertama soal komite renumerasi nasional dan panselnya.
"Seluruh pemegang saham sepakat menganulir proses itu, lalu RUPS LB memberikan kewenangan kepada Pemprov Riau untuk seleksi ulang. Sebulan Oktober ini seleksi lagi dua direktur dan satu komisaris, lalu RUPS LB nantinya akan dilakukan di Batam.
Namun setelah satu bulan ini seleksi lagi apa hasilnya? Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengemukan bahwa sampai saat ini hasilnya belum ada.
"Belum ada, pertama dibuka Ibu Indrawati sebagai ketua pansel dan sudah dilepaskan. Sekarang ini ada pada tim penilai, selesainya dua hari, wawancaranya tanggal 31 Oktober, sesuai dengan aturan berjalan. tim penilai ada lima," ujarnya. Bay
