BALIKPAPAN - Di tengah kurs dolar yang semakin menguat, pemerintah menginstruksikan perbankan pelat merah untuk mengelola valas perusahaan BUMN, salah satunya PT Pertamina (Persero). VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito menuturkan, pada dasarnya hal ini sudah dilakukan sejak dulu.
"Pembelian dolarnya dilakukan dan dikelola melalui perbankan BUMN, sumbernya dari Bank Indonesia (BI). Ini prosesnya sudah berlangsung lama, sudah dari 2001 kalau tidak salah," ujar Adiatma seperti dilansir CNBC Indonesia, Jumat (26/10/2018).
Lebih lanjut, Adiatma mengatakan, prinsipnya dalam memperoleh valas semua sudah diatur pemerintah, pembeliannya pun untuk negara, diatur oleh Menteri Keuangan dan BI, operasionalnya oleh perbankan BUMN.
Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait besaran kebutuhannya, Adiatma mengakui tidak mengingat hal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk mengontrol valas itu ada kemungkinan dilakukan penjadwalan.
"Misalnya setiap jangka waktu tertentu. Pertamina sendiri ambil dolar itu untuk tiga bulan ke depan, tapi setiap kontrak pembelian itu syarat dan ketentuannya beda-beda kan mesti bayar kapan," terang Adiatma.
"Tidak ada pengurangan volume, kan kalau kebutuhan BBM sudah pasti angkanya. Sebetulnya kalau kita lihat data BPS, masalahnya itu bukan pada volume impor, jumlah pembeliannya kan sama, tapi nilainya tinggi karena dolar menguat. Jadi sudah pantaslah kalau perusahaan negara diatur negara," pungkas Adiatma.*
