PEKANBARU  - Wilayah pertambangan dikenal memiliki kehidupan yang keras. Selain kerjanya yang keras, kehidupannya kadang juga keras sehingga sering terjadi konflik horizontal.

Provinsi Riau selain dikenal sebagai tambang minyak bumi, di beberapa kabupaten ada juga tambang Emas dan Batubara. Untuk Tambang Emas kebanyakan ilegal atau dilakukan sendiri oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Adanya PETI di Riau ini mengundang kedatangan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia untuk menanyakan apakah terjadi konflik horizontal. Datang pada Jumat (19/10/2018) Kepaka Biro Penegakan HAM Komnas HAM, Johan Effendi ke Kantor Gubernur Riau.

"Kami kesini bukan dalam rangka penanganan kasus, tapi dalam rangka memberikan masukan ke Pemprov Riau terkait masalah PETI. Tak ada yang ngadu cuma karena ada lokasinya di sini dan melihat di luar ada konflik horizontal, " kata Johan.

Pihaknya pun memberikan peringatan dan sara agar jangan terjadi seperti di daerah lain. 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang menerima kedatangan tersebut menyatakan akan terus melakukan upaya meminimalisir aktivitas PETI melalui pendekatan alternatif disamping dengan penegakan hukum.

"PETI ini bisa kita hilangkan melalui kerjasama seperti menciptakan peluang kerja dan alternatif mata pencaharian lain. Seperti pada yang sudah selesai ditambang itu digunakan untuk tambak ikan," kata Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Lukman Agus.

Menurutnya saat ini dibanding dua tahun lalu PETI di Riau sudah mengalami penurunan. Hal tersebut juga berkat gesitnya kepolisian melakukan penindakan hukum untuk efek jera seperti di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara itu, untuk pertambangan resmi saat ini di Riau, kata dia hanya dua yang terdaftar. Di Kuansing ada Miracle yang mengelala tiga blok tapi dua dikembalikan ke negara dan satu lagi juga belum beroperasi. Sedangkan satu lagi di Kampar Kiri Kabupaten Kampar, namun izinnya juga akan dicabut karena beroperasi di Bantaran Sungai.

Terkait apakah aktivitas PETI ini juga menimbulkan konflik horizontal, dikatakan Kadis ESDM bahwa di Riau tidak ada permasalahan tersebut dan kini hanya fokus untuk menghilangkan aktivitas tersebut. Bay