PEKANBARU - Riau negeri Sawit dengan luas lahan dan jumlah petaninya terbesar di Indonesia pada sektor ini. Namun menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dalam dua tahun terakhir tidak ada anggaran untuk kegiatan yang berguna dalam menunjang petaninya.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jendral Apkasindo, Rino Refrino kepada sawitplus.co di sela-sela kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kegiatan Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Riau, Selasa (16/10/2018).

Diharapkannya dengan kegiatan tersebut akan ada keseriusan Pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 mendatang.

"Dari acara ini kita ingin lihat keseriusan Pemprov Riau, apa yang akan dilakukan 2019 dalam proses anggaran. Sudah dua tahun terakhir ini anggaran perkebunan sawit untuk masyarakatnya, bibit, pupuk tidak ada padahal ini negeri sawit," ujarnya.

Menurutnya itu merupakan langkah konkret yang harus dimulai pemerintah yakni alokasi anggaran dan kegiatan dalam hal ini Dinas Pertanian, Tanaman  Holtikultura dan Pemerintah Perkebunan. Apakah penguatanan data pekebun, penguatan kelembagaan yang menurutnya hilang dua tahun.

Dia menegaskan lagi bahwa Riau harus menganggarkan dalam APBDnya dan tak boleh bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebuban Kelapa Sawit (BPDPKS). "Itu salah kaprah namanya karena itu dana pungutan ekspor," imbuhnya.

Dia juga meminta dinas untuk bekerjasama mengarahkan semua elemen karena tak bisa bekerja sendiri, harus digandeng. Jika tidak akan selama nya juga Riau ini tidak punya data jumlah petani swadaya, padahal jumlahnya terbesar. Bay