PEKANBARU - Tokoh masyarakat bersama-sama Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau dan mahasiswa datang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka melanjutkan perjuangan Blok Rokan, Rabu (15/8/2018), kemarin.

Dalam kesempatan itu tim Riau bertemu langsung dengan Wakil Mentri ESDM. Seluruh komponen yang datang dari Riau tersebut kompak meminta agar Riau mendapatkan porsi yang lebih dari apa yang menjadi kesepakatan pusat sebelumnya.

Melalui pertemuan itu juga disepakati akan dibentuk tim bersama, yang terdiri dari Dirjen dari Kementerian terkait, pihak Pertamina, Pemprov Riau, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Salah seorang anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby yang ikut langsung dalam pertemuan tersebut, mengatakan, dalam rapat bersama tersebut juga disepakati tim bersama akan menyempurnakan kembali kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, dalam kontrak antara pihak pusat dengan pihak Pertamina.

Dari LAM Riau menurut Suhardiman menawarkan 70 persen bagian yang akan didapatkan Riau, mengingat posisi Blok Rokan berada di tanah ulayat.

Sebelumnya pihak Kementerian hanya fokus pada Participating Interest (PI), dimana Riau mendapatkan 10 persen setelah kontrak selesai. Sekarang, kita ramu dari undang-undang pertanahan, karena semua tanah di Blok Rokan adalah tanah ulayat, dan semua hutan di sana adalah hutan adat. Karena itu, hak ulayat harus dipenuhi. Nah, tim nanti akan memperbaiki hal tersebut.

Sebelumnya, pemerintah pusat akhirnya memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau.

Sebagai gantinya, pihak BUMN, yakni Pertamina, diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan kedepannya. ezy