PEKANBARU-Visi Riau 2020 menciptakan Riau yang agamis, dan menjadi pusat kebudayaan Melayu masih belum terlihat progresnya. Visi Riau 2020 menjadi masalah, karena seharusnya disesuaikan dengan anggarannya.

Hal ini dijelaskan anggota Komisi IV DPRD Riau Husaimi Hamidi kepada wartawan, di Gedung DPRD Riau, Selasa (31/7/2018).

"Misalnya Agama, berapa anggaran untuk keagamaan ini. Harus sesuai program dengan anggaran yang disediakan," terangnya.

Contohnya lagi, lanjutnya, visi 2020 pariwisata, berapa anggaran pariwisata yang disediakan. Di DinaS Pariwisata tidak boleh melakukan pengadaan barang, cuma melakukan kegiatan.

"Nanti kita harus masuk ke PU, paham gak mereka dengan persoalan pariwisata. Permasalahan ini harus didudukkan. Makanya Visi Riau 2020 itu harus sesuai dengan anggaran yang disediakan," terangnya.

Masalah keagamaan, katanya, banyak masjid yang tidak terurus. Sedangkan untuk mengurus bantuan masjid saja 23 item yang harus disiapkan oleh masyarakat.

"Makanya saya di Komisi V marah, masa pengurus masjid harus mempunyai NPWP dalam pengurusan bantuan masjid. Padahal bisa jadi pengurus masjidnya cuma pemotong karet, untuk apa NPWP buat mereka," kesalnya.

"Saya sangat protes ini, kalo mau bantu ya bantu saja. Tapi kalau saya lihat Peraturan Gubernurnya yang mempersulit. Padahal NPWP hanya untuk mereka yang punya penghasilan. Pengurus masjid banyak yang hanya pencari ikan, pemotong karet yang tidak punya penghasilan tetap. Dan bila tidak ada NPWP tidak bisa dicairkan," tukasnya. ezy