PEKANBARU-Kebutuhan APBD Pemprov Riau lebih kurang Rp 10 T untuk belanja daerah, namun uang yang tersedia hanya Rp 7,7 T, sehingga defisit Rp 2,3 T.

Meskipun sudah memaksimalkan pendapatan, namun Pemprov Riau masih kekurangan Rp 1,3 T. Karena itu, langkah rasionalisasi anggaran harus dilakukan. Ini disampaikan Sekretaris Komisi III, Suhardiman Amby, Kamis (19/7) di Gedung DPRD Riau.
 

Menurutnya, bila uang yang ada hanya sekitar 8 T sedangkan belanjanya 10 T, maka untuk menutupinya dengan cara rasionalisasi anggaran. Dan logikanya rasionalisasi itu untuk seluruh dinas.

"Tapi, tentu saja harus dilihat dulu dinasnya. Bila yang berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan kinerja, berkaitan dengan peningkatan aparatur, dan yang berkaitan dengan urat nadi masyarakat, itu barangkali tidak dipotong. Namun kegiatan yang kita anggap bukan prioritas, ini harus dirasionalisasi," jelasnya.
 

Kegiatan yang terkena dampak rasionalisasi, menurut politisi Partai Hanura ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan non strategis, seperti kegiatan makan dan minum.

"Semua dinas akan dirasionalisasi termasuk semua kegiatan yang berada di bawah kendali Sekretaris Dewan. Dan semuanya terkena rasionalisasi 27 persen," jelasnya.

"Usaha yang kita lakukan untuk menutupi defisit sudah maksimal dilakukan. Mulai dari PAD, bagi hasil sudah kita lakukan. Makanya dari defisit 2,3 T sekarang tinggal 1,3 T," jelasnya.

Karena itulah, lanjutnya, mau tidak mau rasionalisasi anggaran harus dilakukan guna menutupi defisit ini. ezy