PEKANBARU- Pemerintah Malaysia saat ini banyak mengambil tindakan ketimbang berkonsultasi dalam melawan larangan minyak sawit yang diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa (UE). Namun perlawanan itu ditanggapi seperti angin lalu. Negara-negara Uni Eropa acuh tak acuh terhadap penentangan ini. Terkecuali beberapa negara Eropa yang sudah menyatakan mendukung negara-negara produsen minyak kelapa sawit. Tan Sri Dr Yusof Basiron, selaku veteran industri mengatakan, bahwa kantor perwakilan MPOC Malaysia di Uni Eropa telah mengambil tindakan  untuk melawan larangan diskriminatif terhadap minyak sawit di biofuel mendatang. “Kami sudah mempertimbangkan dengan beberapa Dewan dan Komisi yang secara teknis dan berkompeten sesuai dengan delegasi hukum, bahwa kami semua tidak mendukung larangan itu. Kami berharap larangan penggunaan sawit di biofuel di masa depan  tidak disetujui dalam rancangan RUU RED. Tidak ada diskriminasi terhadap minyak sawit, “ katanya. Menurut mantan CEO Malaysian Oil Palm (MPOC) itu, sikap Malaysia dalam menentang larangan minyak sawit itu diacuhkan  Parlemen Uni Eropa. Kendati Malaysia terus melakukan pembicaraan dan terlibat dalam diplomasi di tingkat pemerintah ke pemerintah (G to G) lainnya. “Sebelumnya sudah jelas pernyataan pemerintah negara-negara penghasil minyak sawit utama menentang larangan itu. Bahkan mereka mengisyaratkan kemungkinan adanya tindakan perdagangan,  akan ada pembalasan. Ini juga sudah dikonsultasikan dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) agar mencegah negara-negara Uni Eropa melarang minyak sawit di hari mendatang,” katanya. Namun secara umum Parlemen UE itu tidak memikirkan ancaman dari negara-negara yang melawan peraturannya. Negara-negara UE lebih memilih berdasarkan tren popularitas. Ini yang bakal menentukan disetujui tidaknya RUU RED  yang akan dilakukan pada pertemuan tripartit atau trilogi. Dalam pertemuan itu dewan akan mendiskusikan dan merekomendasikan versi terakhir dari RED BILL. “Saat ini, kami menunggu  pertemuan trilogi yang akan digelar segera, yang akan dihadiri beberapa perwakilan pemerintah dari negara-negara  Uni Eropa,” kata Yusof. emilly/mpoc