PEKANBARU -  Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal melakukan replanting kebun sawit rakyat di Riau pada pertengahan bulan Januari ini. Alasannya, pihaknya belum mendapat pemberitahuan soal itu. "Semuanya sedang kita persiapkan, dari pemerintah kabupaten juga sedang melakukan persiapan itu, sampai kita bermalam loh di Rohul. Pak Kadis juga sampai jam 12 malam baru pulang, agar apa nantinya, acara itu nantinya tidak ceremonial, klarifikasilah,  orang Kabupaten semua jadi heboh, " ujar Vera Virgianti, membantah atas berita ‘batalnya Presiden Jokowi datang ke Riau pertengahan bulan Januari’ saat menghubungi Sawitplus.com Rabu (10/01/2018). Seperti diberitakan sebelumnya, jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Rohul, data kebun sawit rakyat masih amburadul. Ini yang menjadikan dana dari BPDPKS tidak kunjung cair. Kondisi yang masih runyam itu ditimpa informasi dari Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Rino Refrino yang menyebut, bahwa agenda kedatangan presiden direscheduling. Batal datang ke Provinsi Riau pada bulan Januari, ditunda pada bulan Februari. “ Itu berdasarkan update dari BPDP, kedatangan Jokowi diundur hingga Februari, bulan depan. Karena pemerintah tidak ingin pada saat mengekspos lahan sudah siap untuk dilakukan peremajaan, tiba-tiba dana tidak bisa dikucurkan dan masih nyangkut hanya karena persyaratan yang tidak lengkap tersebut,” kata Rino. Pihak Perkebunan hingga kini sedang gencar mengurus masalah Calon Petani -  Calon Lokasi untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Maka ketika mendengar berita ‘Presiden Jokowi bata ke Rohul’, maka pihaknya terdengar kesal atas pemberitaan tu. Bahkan disebutnya hoax. Sebab pihaknya sendiri, menurutnya, tidak menerima pembatalan itu hingga saat ini. Beberapa menit kemudian pukul 10.09 WIB, Kepala Bidang Perkebunan ini kembali menghubungi, agar statement klarifikasi bahwa presiden tidak jadi datang tidak menggunakan namanya. Dia meminta agar menggunakan nama Kepala Dinas dan meminta agar konfirmasi secara langsung. Namun setelah Kabid Perkebunan menghubungi Kepala Dinas untuk mengadakan klarifikasi, beberapa saat kemudian,  dia mengutarakan, bahwa pihak Dinas Perkebunan tidak akan mengeluarkan statement dan tidak ingin diberitakan sebagai berita klarifikasi. "Pak Kadis bilang tidak usah,  Ya sudah kita tidak usah klarifikasi, cukup masyarakat yang menilai," bebernya. elly/dam/jss