Kedatangan Presiden Jokowi untuk launching peremajaan sawit di Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau pertengahan bulan ini batal dilakukan. Itu mengingat persyaratan untuk lahan kelapa sawit rakyat di Riau masih belum siap. Itu dikatakan Wasekjen Apkasindo Riau, Rino Afrino kepada Sawitplus.com. Menurut Rino, masih ada persyaratan yang belum sesuai seperti yang diminta oleh BPDPKS untuk verifikasi. Sementara itu, mengingat peremajaaan ini menggunakan dana BPDPKS, yang menyangkut keuangan negara, maka persyaratan yang diberikan harus benar-benar dilengkapi. "Sebenarnya mudah, tapi menjadi tidak mudah karena memang menyusun dokumen-dokumen itu kan butuh perhatian khusus dan detail. Karena ini kan menyangkut keuangan negara juga kan," ujarnya. Rino menambahkan, persyaratan itu harusnya sesuai seperti yang diminta. Tidak bisa hanya sekadarnya saja. "Jadi harus persyaratan-persyaratan itu persis seperti apa yang diminta. Tidak bisa ala kadarnya, kurang-kurang lengkap sedikit tidak bisa. Walaupun sudah lolos di Dirjenbun dan sudah keluar rekomtek, itu tidak berarti BPDP langsung tinggal mengeluarkan uang juga. Seharusnya memang dokumen yang disiapkan dari awal itu, sampai ke verifikasi BPDP juga siap. Karena kasihan kan petaninya udah lolos di Dirjenbun tapi di sana (red, BPDPKS) masih kayak gitu," sesalnya. Dikatakan Rino, bahwa sebenarnya program ini memang terlihat mudah tetapi sebenarnya susah, dan terlihat susah tapi sebenarnya mudah. Menurutnya, ketidak-siapan yang terjadi ini sebenarnya karena kurang fokus dan konsennya tim khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan pengajuan peremajaan ini. "Kalau memang para pihak-pihak itu sangat concern. Itu kan cuma masalah caranya, nulisnya gini, contoh blankonya begini. Itu kalau dipelototin menit per menit, detik per detik, itu sebenarnya harusnya gak lama. Karena kan contoh sudah ada. Kalau contoh sudah ada berarti kan tinggal meniru, menjiplak, sebenernya terlihat mudah, tapi kenapa jadi susah,"  tambahnya. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi tidak jadi launching peremajaan sawit di Rohul, Riau pada pertengahan Januari ini. Menurutnya, pemerintah terlalu cepat mengatakan bahwa Riau sudah siap. Dikatakannya pula, berdasarkan update dari BPDP, kedatangan Jokowi diundur hingga Februari, bulan depan. Karena pemerintah tidak ingin pada saat mengekspos lahan sudah siap untuk dilakukan peremajaan, tiba-tiba dana tidak bisa dikucurkan dan masih nyangkut hanya karena persyaratan yang tidak lengkap tersebut. "Tidak mau itu hanya jadi acara ceremony saja. Kemudian bantuan ternyata tidak bisa dicairkan. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya memang mereka sudah terima atau memang siap dicairkan waktu Presiden datang," harapnya. Rino mengharapkan para pihak yang sudah menjadi tim, harus konsentrasi penuh. Karena menurutnya hal ini tidak bisa main-main. Dokumen yang dipersiapkan pun harus seperti yang dipersyaratkan dan harus autentik. "Kesimpulannya, karena memang tidak ada orang yang khusus melototi itu. Karena itu memang gak main-main dan memang harus diplototin dan koordinasi penuh," katanya. "Jadi tim yang bekerja itu memang harus super fokus terhadap penyiapan dokumen yang memang sangat detil. Karena ini kan nanti akan diaudit oleh negara, BPK. Jadi memang harus," pungkasnya. dam