PALEMBANG- Memasuki musim kemarau 2025, antisipasi dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian utama pemerintah. Beberapa daerah yang menjadi potensi titik api ditinjau langsung kesiapannya oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Bersinergi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Provinsi Sumatera Selatan menjadi lokasi ketiga setelah Riau dan Kalimantan Barat yang dikunjungi langsung oleh Menteri Hanif pada Sabtu (24/5).
Hanif menilai GAPKI memiliki peran yang besar dalam memastikan para pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional yang tinggi sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan, serta menjadi corong dalam pengendalian karhutla.
Karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia untuk bergabung menjadi anggota GAPKI.
"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota GAPKI. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota Gapki," tegas Hanif.
Sejalan dengan Menteri Hanif, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru merasa perlu mendorong perusahaan sawit yang ada di Sumatera Selatan untuk segera bergabung dengan GAPKI. Karena dari 277 perusahaan, baru 77 yang terdaftar sebagai anggota GAPKI Sumatera Selatan.
“Saya akan ikut campur supaya perusahaan ikut masuk GAPKI,” ujar Gubernur dua periode tersebut.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau sekitar bulan Juni sampai Oktober 2025. Sebagaimana dilansir detiksumbagsel, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel Wandayantolis meminta Pemda Sumsel untuk lebih waspada. Ia mengatakan bahwa peningkatan suhu pada musim kemarau tahun ini sangat mungkin terjadi akibat La Nina atau kemarau basah yang dialami pada 2024 lalu.
“Sampai saat ini hanya ada lima fire spot (titik api) dengan luas sekitar lima hektar di Sumatera Selatan,” terang Menteri Hanif. Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai Provinsi nomor dua terbawah dengan potensi karhutla sampai dengan saat ini.
Untuk itu, Gubernur Sumsel dengan tegas menghimbau kepada seluruh jajaran, perusahaan dan masyarakat Sumatera Selatan untuk terus bekerja keras, membangun sinergi dalam melakukan upaya preventif dan mitigasi potensi karhutla.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota GAPKI dalam menghadapi musim kemarau 2025. Dikatakan Susanto, perusahaan sawit dibawah komando GAPKI telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu area rawan.
Menurutnya, sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.
Tidak hanya itu, GAPKI juga aktif merangkul multi stakeholders berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi.
Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air di area tersebut.
“GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," tegas Susanto.(*)
