Workshop UKMK Sawit untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Didukung BPDPKS

Workshop UKMK Sawit untuk Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Didukung BPDPKS

PEKANBARU  – Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit, AKPY STIPER berkolaborasi dengan Sawit Center Indonesia, Sekolah Desa Berdaya (PT BGA), dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyelenggarakan Workshop Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Sawit “Peningkatan Pendapatan melalui Desa Mandiri Pangan dan Energi”.

Kegiatan workshop ini, diikutikuti oleh 50 orang dari Rokan Hulu yang diadakan selama dua hari (Selasa – Rabu, 13 – 14 Agustus 2024), di salah satu hotel di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dosen AKPY STIPER, Heri Setiawan, SP,MP, menyampaikan sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia, masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit jangan sampai bermasalah dalam mencukupi kebutuhan pangan dan energi.

“Sebab, akan bermasalah jika kebutuhan pangan dan energi tidak terpenuhi oleh masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit,” ujarnya mewakili Direktur AKPY STIPER, Dr. Sri Gunawan, SP, MP, IPU, saat memberikan sambutan di acara pembukaan Workshop UKMK Sawit, pada Selasa (13 Agustus 2024), di Pekanbaru.

Dikatakan Heri, pangan dan energi adalah dua pilar utama dalam menjaga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan tak terkecuali di sentra-sentra perkebunan kelapa sawit.

“Di tengah tantangan global yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, ketidakpastian pasar, dan krisis energi, kita harus berinovasi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa masyarakat kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka,” katanya.

Melalui desa mandiri pangan dan energi yang digagas AKPY STIPER, Sawit Center Indonesia, Sekolah Desa Berdaya (PT BGA) serta dukungan dana dari BPDPKS bukan hanya sebuah konsep.

“Tetapi sebuah gerakan nyata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar mampu memproduksi kebutuhan pangan dan energi mereka secara mandiri. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari luar, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui optimaslisasi pemanfaatan sumber daya lokal,” jelas Heri.

“Hal ini selaras dengan program pemerintah untuk menumbuhkan sumber-sumber pangan dan energi, misalnya pembukaan lahan tebu ratusan ribu di Merauke, lahan pangan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan program tumpangsari di perkebunan kelapa sawit,” imbuhnya.

Diketahui, workshop diselenggarakan sebagai salah satu Langkah strategis untuk memperkuat upaya dalam mewujudkan desa-desa mandiri pangan dan energi, baik di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit maupun non lahan sawit.

“Kami berharap melalui workshop ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dan, memanfaatkan teknologi energi terbarukan di desa-desa khususnya UKMK, kelomok tani, gabungan kelompok tani, dan Koperasi Sawit seperti kompor biomassa, pupuk hayati, agensia hayati dan pengelolaan sumber pangan di lahan pekarangan,” kata Heri.

“Semoga workshop ini memberikan manfaat yang nyata bagi kita, dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan desa-desa mandiri pangan dan energi yang berkelanjutan. Mari bersama-sama berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan dan bangsa kita,” pungkasnya mengakhiri sambutan.

Sementara itu, Helmi Muhansyah, Kepala Divisi UKM, BPDPKS,mengutarakan pada prinsipnya pihaknya mendukung kegiatan workshop yang dapat memberikan pemahaman alternatif untuk meningkatkan pendapatan. "Ada materi yang cukup bagus mengembangkan tanaman sayur organik yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat. Ini penting untuk dipahami dan dipraktikkan setelah workshop sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat," katanya, melalui sambungan telepon, pada Rabu (14 Agustus 2024).

"Kami berharap setelah workshop akan ada pelatihan lanjutan kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Perguruan tinggi, perusahaan, dinas dan masyarakat. Misalnya, nanti ada kebutuhan alat bisa dibantu dinas terkait. Ke depan mudah mudahan ada pilot project di lapangan oleh para peserta workshop. Semua ini butuh kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Misalnya, BPDPKS bisa support dari sisi softskill, ada kebutuhan alat bisa kolaborasi dengan CSR dari perusahaan.," imbuh Helmi.(lin(

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index