PEKANBARU - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau sebagai perwakilan Kemenkeu di Riau, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 dari pemerintah pusat untuk Pemko Pekanbaru. Alokasi anggaran ini nantinya dapat digunakan daerah untuk program-program prioritas.

"Kami mendapat dana transfer dari pusat sekitar Rp1,63 triliun. TKD Pekanbaru memang tak sebesar Bengkalis dan Kampar," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai penandatanganan DIPA dan TKD 2024 di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Riau, Senin (11/12/2023).

TKD ini akan ditambah Pemko Pekanbaru dengan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan DIPA ini digunakan untuk program prioritas presiden seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Rekapitulasi alokasi TKD tahun 2024 Pemko Pekanbaru antara lain, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp234.947.234.000. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp972.739.810.000. Lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp81.999.381.000. DAK Non Fisik Rp329.807.585.000. Insentif Fiskal Rp7.138.188.000.

Kesempatan berbeda, Plt Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Burhani mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi dan kenaikan harga energi dan pangan dalam kurun waktu 2020 hingga akhir 2023 ini.

"APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju dengan terus membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan reformasi lainnya. APBN juga bertujuan menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional," ujarnya.

Di tengah gejolak ekonomi global, geopolitik, dan peristiwa El Nino yang mempengaruhi harga pangan, kinerja perekonomian Provinsi Riau tetap dapat tumbuh positif. Angka pertumbuhan triwulan ketiga sebesar 4,02 persen years on years (yoy). Tingkat inflasi bulan November 3,26 persen yoy. (lin)