PEKANBARU - Jatmiko Krisna Santosa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau. Dirinya yang juga menjabat Direktur Utama PTPN V, menahkodai perhimpunan ini masa bakti 2021-2025.

Dengan terpilihnya Jatmiko, ia ingin membawa GAPKI Riau sebagai wadah yang memiliki dampak positif yang menguntungkan bagi pelaku usaha kelapa sawit di provinsi yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia.

"Sudah sewajarnya GAPKI Riau memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengusaha sawit dan pemerintah, dibandingkan provinsi lainnya," kata Jatmiko, seraya mengungkapkan ada 62 anggota yang sudah tergabung di GAPKI Riau.

Dikatakan Jatmiko, saat ini masih ada perusahaan yang belum tergabung dengan GAPKI Riau. Keberadaan GAPKI Riau dapat memiliki nilai tambah bagi pelaku usaha yang sudah bergabung. Sehingga ada nilai tambah bagi calon-calon anggota GAPKI Riau yang mau bergabung.

"Saya berharap kedepannya, dengan adanya GAPKI Riau memiliki manfaat bagi anggota yang akan bergabung dan anggota yang sudah bergabung," ungkap Jatmiko kepada wartawan, Rabu (16/12).

Dia menambahkan, ada beberapa rencana program dalam waktu dekat yang sudah disusun untuk mengembangkan sawit di Riau.
 
Adapun beberapa program yang akan dilakukan Jatmiko, seperti sawit rakyat. Dimana sawit rakyat ini programnya belum banyak dirasakan oleh petani sawit. Program ini sejalan dengan program GAPKI Pusat, pemerintah melalui presiden juga menyampaikan bagimana percepatan sawit rakyat ini dirasakan oleh petani sawit di Riau.

"Bagi pengusaha sawit ini bukan masalah pengabdian, tapi bagimana manfaatnya dirasakan petani dan pelaku industri sawit secara keseluruhan di Riau. Dan bagaimana menciptakan peluang bisnis industri sawit yang baru di bumi lancang kuning," ujar Jatmiko.

Program selanjutnya, dijelaskan Jatmiko, bagaimana GAPKI Riau mengawal UU Cipta Kerja yang menguntungkan bagi buruh dan pelaku usaha. Dirinya juga igin, bagaimana peraturan daerah nantinya saling menguntungkan untuk buruh dan pelaku industri.

"Jangan nantinya UU Cipta Kerja menghambat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ini yang perlu kita kawal dari GAPKI Riau. Juga permasalahan-permasalahan advokasi dan lingkungan yang ada di Riau. Serta bagimana manfaat adanya GAPKI Riau bagi forkopimda di daerah," ungkapnya. (eL)