PEKANBARU - Polisi membubarkan aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja yang dilakukan ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) di depan gedung DPRD Riau, Rabu (7/10). 

Aksi yang sempat berjalan ricuh tersebut disebut-sebut tidak memiliki izin. Sementara aspirasi massa juga sudah diterima oleh pimpinan DPRD Riau.

"Kita menyayangkan adanya aksi ini karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kepolisian. Terlebih di fase kita tengah melawan penularan dan penyebaran covid-19 yang cukup tinggi di Pekanbaru," ujar Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, kepada merdeka.com di lokasi, Rabu (7/10).

Meski begitu, polisi telah mempertemukan massa dengan pihak DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasinya. Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mendatangi mahasiswa untuk menerima perwakilan mahasiswa di depan gedung DPRD Riau.

"Kita sudah ambil langkah, aspirasi mereka sudah diterima, selanjutnya kita imbau massa untuk membubarkan diri. Namun karena tiga kali kita peringatkan tidak kunjung membubarkan diri, maka kita lakukan pembubaran sesuai dengan protap yang ada," katanya.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dibubarkan dengan mobil water canon. Bahkan, sejumlah polisi yang menggunakan 'baju preman' mengejar mereka hingga meninggalkan lokasi gedung DPRD Riau. Para mahasiswa lari kocar-kacir dan bertahan ke gedung Dinas Kebudayaan Pemprov Riau di seberang kantor DPRD Riau.

Nandang tak menampik ada mahasiswa yang diamankan saat unjuk rasa mulai berakhir. Dia mengatakan, mahasiswa itu ketinggalan saat teman-temannya dibubarkan.

"Iya ada kita amankan. Kita lakukan interogasi dan penyelidikan, namun untuk sementara. Akan kita pulangkan," tuturnya.

Satu orang petugas kepolisian dikabarkan mengalami luka pada bagian kepala lantaran terkena lemparan batu massa. "(Polisi) luka di bagian kepala. Kita akan lakukan perawatan," tutupnya. *