JAKARTA - Kampanye positif sawit semakin kuat dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, petani, dana pemangku kepentingan lain dalam mata rantai industri sawit. Dengan dukungan dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit), strategi kampanye positif sawit semakin kuat.

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi pada acara Digitalk Sawit Sumatera Region III yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Senin, 27/07.

 “Di tengah berbagai kampanye negatif, ekspor minyak sawit ke Uni Eropa tetap meningkat. Jadi kampanye negatif memang belum berpengaruh ke perdaganga, tetapi merusak reputasi. Dalam jangka panjang akan berpengaruh ke aspek perdagangan,” kata Tofan.

  Tofan melanjutkan hambatan yang dihadapi oleh industri sawit terbagi atas dua jenis yaitu hambatan tarif dan non tarif yang meliputi isu lingkungan dan juga kesehatan. Salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Dalam RED II, komoditas sawit dikategorikan sebagai resiko tinggi pada indikator Indirect Land Use Change (ILUC) dengan penetapan cut off date pada tahun 2008. Hal ini merupakan langkah diskriminatif yang dilakukan oleh Uni Eropa karena tidak memiliki alasan ilmiah pada penetapan tahun tersebut.

“Kebijakan ini merupakan politisasi dagang yang dilakukan oleh bangsa barat untuk mendiskriminasi industri kelapa sawit,” ungkap Tofan Mahdi.

Tofan menambahkan berkembangnya program biodiesel membuktikan kemandirian energi di Indonesia. Di tengah pandemi, penyerapan domestik tetap stabil dengan kenaikan 3,6% pada Januari-Mei 2020 dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama.

Direktur Penyaluran Dana BPDPKS, Edi Wibowo mengamini dengan menyampaikan ajakan untuk melawan kampanye negatif dengan bukti dan fakta-fakta ilmiah, serta mengedepankan sinergi antara pemangku kepentingan agar mencapai tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.(*)