PEKANBARU - Pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan untuk wajib pasok pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), serta patokan harga jual sawit. Kebijakan ini dirumuskan untuk menjaga pasokan dalam negeri tetap aman. 

Selian itu juga untuk mengatur harga sawit yang baik bagi petani serta pengusaha kelapa sawit, terutama Pertamina yang saat ini tengah mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan. Salah satunya adalah Green Diesel (D100) yang  telah sukses diuji coba di Kilang Dumai. 

Hal ini juga disambut baik oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia  Apkasindo). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasindo, Rino Afrino, mengungkapkan, dalam industri sawit, peran pemerintah memang sangat dibutuhkan. Apalagi produksi kelapa sawit Indonesia saat ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia.  

Belum lagi saat ini dengan adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), produksi kelapa sawit Indonesia ditargetkan akan lebih melimpah lagi. "Sebenarnya source kita melimpah. Belum replanting saja sudah 50 juta ton. Dan setelah replanting nanti, 4 atau 5 tahun lagi, bisa mencapai 70 sampai 80 juta ton produksi kita," kata Rino kepada SAWITPLUS.CO, Minggu (19/7).

Rino mengatakan, hadirnya Green Diesel (D100), serta Green Gasoline dan Green Avtur dengan bahan dasar minyak sawit yang tengah dikembangkan oleh Pertamina, diharapkan dapat meningkatkan serapan dalam negeri akan CPO. Jadi memang aturan DMO ini sangat penting dilakukan untuk menjaga agar pasokan dalam negeri diutamakan. 

"Biodiesel ini kan sudah sangat bagus, jadi jangan sampai para pengusaha ini tergiur mengekspor dibandingkan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saya pikir kalau semuanya bisa dioleh di dalam negeri, kenapa harus (diekspor) ke luar negeri. Kalau negara bisa menyerap sebanyak-banyaknya itu kan lebih bagus, pengusaha juga pasti akan senang," ujarnya. 

Dengan maksimalnya serapan CPO dalam negeri, kata Rino, akan memperbaiki harga dan ekonomi petani. Namun harus tetap ada regulasi yang mengatur tentang harga tersebut. 

"Kita melihat kebijakan biodiesel ini, kalau tidak benar-benar pemerintah hadir, itu tidak bisa jalan juga. Karena minyak bumi dunia itu melimpah. Dan seandainya harga minyak bumi di bawah harga CPO, tentukan menjadi tantangan sendiri. Ini lah yang menjadi PR pemerintah," tambahnya.

"Lembaga BPDPKS, itu juga sebagai bentuk hadirnya Pemerintah untuk mendorong biodiesel. Jadi apapun itu aturannya (yang dibuat pemerintah), mau itu dibikin DMO, wajib pasok dalam negeri, saya pikir selama itu tujuannya agar kita bisa menjaga harga dan agar terbebas dari tudingan-tudingan miring dan kampanye negatif, ya itu tidak masalah," ujar Rino. (Bayu)