JAKARTA - Presiden PKS, Sohibul Iman meminta Presiden RI, Joko Widodo menertibkan para pembantunya yang silang pendapat terkait isu Natuna. Sohibul menyoroti sikap tak tegas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dengan sikap Menlu Retno Marsudi yang tegas menolak klaim Cina atas laut Natuna.

"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu, karena itu kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," ujarnya di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Sohibul menilai, silang pendapat antar menteri ini bikin Cina makin senang. Karenanya, dia menyarankan Jokowi bersikap tegas.

"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat," ucapnya.

Sohibul mendukung pernyataan tegas Menlu Retno yang menolak klaim Cina atas Natuna. Dia menyayangkan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut yang meminta masalah ini tidak dibesarkan karena Cina negara sahabat.

"Yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," ucapnya.

Sohibul menilai pemerintah kesampingkan masalah investasi Cina. Sebab, persoalan Natuna menurutnya, merupakan persoalan kedaulatan.

"Bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan, kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi," ucapnya. (*)