JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengatakan, partainya berkomitmen tidak akan mengusung calon kepala daerah bekas napi kasus korupsi. Sebab akan berdampak pada citra partai.

"Kalau misalkan ada calon kepala daerah yang terpidana korupsi tentu kita tidak akan mengusung itu. Ya sangat berisiko dan tentu ini akan berdampak terhadap citra partai politik di tengah masyarakat," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, tidak adanya larangan tegas bagi para mantan napi korupsi dapat dipandang sebagai ujian kepada partai politik. Apakah parpol akan mengusung mantan napi korupsi.

"Jadi sebenarnya sisi positifnya bahwa kita bisa menguji apakah partai politik mau dan berani mencalonkan mantan terpidana korupsi," imbuhnya.

Tak hanya itu. Ujian juga diberikan kepada masyarakat. Terkait sejauh mana masyarakat mengenal calon kepala daerah yang mereka pilih.

"Apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi," tandasnya. (*)