JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi meminta para menterinya untuk membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras. Dia mengingatkan jajarannya untuk mencari cara agar tidak ada penumpukan stok beras.

"Saya juga minta dibenahi manajamen pengelolaan cadangan beras pemerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, penumpukan stok beras di samping meningkatkan biaya perawatan. Untuk itu, Jokowi meminta agar dibuatkan regulasi serta terobosan baru agar persoalan penumpukan stok beras dapat terselesaikan.

"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal produksi beras yang tidak merata di Indonesia. Dia menyebut beras bulog di daerah-daerah ada yang surplus dan defisit.

"Aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting. Saya melihat kuncinya efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik," jelas Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menjelaskan mengenai kebijakan disposal beras. Dia mengungkapkan, Bulog telah melepas stok beras yang mutunya sudah mengalami penurunan sebanyak 20.000 ton. Pelepasan stok tersebut bukan berarti dimusnahkan atau dibuang.

Buwas menjelaskan, stok yang dilepaskan Bulog tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan BPOM.

Meski demikian beras tersebut masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan penukaran, penjualan di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan. (*)