JAKARTA - Perum Badan Urusan Logistik (Persero) mengusulkan adanya pelonggaran skema penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). 

Direktur Operasional Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pelonggaran tersebut berupa perubahan skema penyerapan beras yang dilakukan oleh Bulog. Menurutnya, Bulog akan lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan berasnya, apabila diperbolehkan menyerap beras dari petani dengan skema komersial dengan volumenya lebih besar, sementara itu volume penyerapan untuk CBP dilakukan penyesuaian.

“Skema itu kami perlukan agar kami tidak terlalu terbebani untuk mengelola CBP dengan jumlah yang besar, di tengah jalur penyaluran yang terbatas. Kami juga khawatir dengan volume CBP yang terlalu besar, sementara penyalurannya terbatas, maka akan terus terjadi disposal beras,” katanya.

Selama ini, menurutnya, Bulog tiap tahun ditargetkan melakukan pengadaan beras untuk CBP dalam jumlah besar. Pada tahun ini, Bulog diinstruksikan oleh pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian,  menyerap beras dari petani sebesar 1,8 juta ton untuk CBP, meskipun realisasinya diperkirakan hanya bisa mencapai 1,5 juta ton. Adapun, stok CBP di gudang Bulog saat ini mencapai 2,3 juta ton.

Sementara itu pada saat yang sama, jalur penyaluran CBP Bulog menyempit. Hal itu salah satunya disebabkan oleh beralihnya skema bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) secara penuh mulai tahun ini. (*)