JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Biaya politik yang terlalu besar alasan utamanya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya bakal mengkaji hal itu di legislatif. Baginya, akan mencari sistem terbaik untuk melahirkan pemimpin yang cakap.

“Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ace menjelaskan bahwa pemilihan secara langsung masih sangat layak dipakai karena masyarakat bisa memilih langsung calon pemimpin di daerahnya. Jika tidak langsung, itu tak mungkin terjadi.

“Ya tentu menurut saya [membuat pilkada tidak langsung] itu sebuah kemunduran. Itu perdebatan lama. Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan pilkada secara langsung,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai biaya politik yang tinggi membuat potensi korupsi kepala daerah yang terpilih semakin besar. Untuk itulah dia mempertanyakan apakah sistem ini masih relevan pada era reformasi.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi. Tapi kita lihat mudaratnya juga ada. Politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (*)