JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yakin check and balance akan tetap ada meski partainya bergabung ke jajaran pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Kata dia, check and balance tetap harus dijalankan baik oleh oposisi atau partai pendukung pemerintah.

"Seandainya siapapun itu baik yang sekarang ini koalisi pemerintah yang kemudian masuk dalam pemerintahan, saya pikir yang di legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan check and balances gitu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Dasco menjelaskan, anggota legislatif dari partai manapun wajib melakukan check and balance. Karena itu, dia merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan jika ada partai yang tadinya oposisi kemudian bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan juga wajib. Apalagi yang di parlemen," ungkapnya.

Terkait sikap Gerindra, sampai saat ini Gerindra belum memutuskan arah dukungan untuk lima tahun ke depan. Partai besutan Prabowo Subianto ini baru mengajukan lima konsep ke Jokowi.

"Ya jadi begini kalau seandainya ada konsep-konsep yang jadi handycap pertama memang supaya sukses konsepnya bisa direalisasikan janji kampanyenya kepada konstituen, tentunya kita akan meminta kebijakan dari Presiden untuk bisa menempatkan kadernya di posisi itu," ucapnya.

Prabowo juga akan mendengarkan masukan dari berbagai macam pihak soal arah politik Gerindra. Termasuk petinggi Gerindra dan kader seluruh Indonesia.

"Oh masih cair sementara masih cair kita lihat di daerah maupun di DPP maupun dewan pembina masih berimbang antara yang ingin masuk dan tidak masuk. Sehingga kita akan membulatkan, menyamakan persepsi dan visi pada rakornas tadi," tandasnya. (*)