PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyatakan pihaknya siap mengelola blok migas Rokan yang akan berakhir kontraknya dengan Chevron pada 2021 dan dialihkan ke Pertamina.

Ketua Dewan Pengurus Harian LAM Riau, Syahril Abubakar mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang keterlibatan daerah dalam pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina.

"Padahal saat pertemuan dengan Presiden Jokowi saat penabalan gelar adat di akhir 2018 lalu, Presiden menyampaikan memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada daerah untuk ikut mengelola Blok Rokan," katanya, Minggu (8/9/2019).

Sebelum itu, LAM Riau juga sudah bertemu dengan Wamen ESDM Arcandra Tahar pada Agustus 2018 lalu, dan dijanjikan bakal digelar pertemuan antara Pertamina dengan Riau yang diwakili LAM.

Namun sudah setahun berlalu ternyata pertemuan yang diharapkan tidak juga terwujud. LAM malah mendapatkan informasi tentang rencana Pertamina yang akan menjual sebagian saham pengelolaan Blok Rokan kepada perusahaan lain sebagai mitra.

Keputusan Pertamina itu merujuk pada Kepmen ESDM No 1923K/10/MEM/2018 tentang persetujuan pengelolaan dan penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kontrak kerja sama atau production sharing contract di Blok Rokan.

Poin kelima Kepmen ini mewajibkan Pertamina bekerja sama dengan mitra yaitu badan usaha atau bentuk usaha tetap yang memiliki kemampuan di bidang hulu minyak dan gas sesuai kelaziman bisnis (business to business), sebelum dilakukan alih kelola dari Chevron kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021.

Menyikapi kondisi itu, LAM Riau menyatakan tidak masalah bila Pertamina akan menjual sebagian saham blok Rokan kepada perusahaan lain atau pihak asing, tapi harus jelas dulu berapa porsi yang menjadi bagian Riau untuk dikelola.

"Kalau mau jual sahamnya ke asing yang menjadi bagian Pertamina tidak masalah, tapi harus jelas dulu karena belum ada kesepakatan dan pertemuan, berapa bagian pengelolaan untuk Riau ini," katanya.

Syahril juga mengaku Riau siap mengelola 100 persen blok migas Rokan, karena sampai saat ini para pekerja yang ada di Chevron, menurut klaim dari LAM, hampir 99 persennya adalah orang Riau.

Bila Riau dipercaya mengelola Rokan secara penuh, pihaknya menyatakan hal itu bisa saja terjadi asal ada kemauan dari pemerintah pusat dan Pertamina.

"Ke depan kami menyampaikan ingin segera bertemu dengan Pertamina membahas hal ini, kalau bisa dibantu pertemuan oleh Komisi 7 DPR ya boleh, kalau tidak bisa juga kami akan temui Pertamina tidak hanya di meja tapi di lapangan juga siap," katanya.

Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar menyatakan Pertamina siap mengakomodir putra daerah untuk ikut dalam pengelolaan di Blok Rokan.

"Sesuai amanah undang-undang Riau diberi hak partisipasi, sekaligus harapan kami anak-anak Riau ikut diberi kesempatan mengelola Blok Rokan oleh Pertamina," katanya.

Selain itu, Pertamina juga mengaku siap bekerja sama secara business to business dengan Riau, untuk mengelola Blok Rokan yang merupakan blok produksi minyak terbesar kedua di Indonesia. (*)